DetikNews
Selasa 16 Oktober 2018, 15:47 WIB

Pilpres 2019 Dinilai Jadi Ujian Berat Netralitas TNI

Indra Komara - detikNews
Pilpres 2019 Dinilai Jadi Ujian Berat Netralitas TNI Ilustrasi (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Pilpres 2019 dinilai jadi ujian berat buat TNI untuk menjaga netralitas. TNI harus patuh pada arahan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto soal netralitas.

"Terkait netralitas sebenarnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sudah bilang bahwa TNI harus netral. Dalam hal ini, ujian sih sebenarnya buat TNI apakah dia sanggup netral atau tidak. Mengingat banyaknya purnawirawan yang ikut kontestasi dalam pemilu," kata peneliti bidang pertahanan dan keamanan di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Megaputri Mengko, Selasa (16/10/2018).


Hal itu disampaikan Diandra dalam diskusi publik '4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Kendali Demokratik dan Profesionalisme TNI' di kantor CSIS, Jakarta Pusat. Diandra mengatakan netralitas TNI akan membuktikan profesionalitas prajurit.

"Memang bukan pekerjaan mudah tapi ini menjadi pekerjaan rumah bagi TNI untuk membuktikan komitmennya dia sebagai prajurit yang profesional," jelas Diandra.

Peneliti bidang pertahanan dan keamanan di Pusat Penelitian Politik LIPI Diandra Megaputri MengkoPeneliti bidang pertahanan dan keamanan di Pusat Penelitian Politik LIPI Diandra Megaputri Mengko (Foto: Indra Komara/detikcom)


Pada Pilpres 2019, TNI juga kembali dilibatkan untuk membantu pengamanan selama pemilu. Pemerintah dalam hal ini disarankan membuat landasan kebijakan bahwa TNI ikut terlibat dalam pengamanan pilpres.

"Sebenarnya TNI sudah ikut mengamankan dari setiap pemilu di era reformasi TNI sudah ikut mengamankan. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya nanti 2019 membuat saja landasan kebijakannya bahwa TNI dilibatkan untuk menjaga keamanan dalam pemilu," tutur Diandra.


"Misalnya TNI butuh berapa banyak di daerah mana. Dan itu supaya menjadi akuntabilitas publik. Jadi TNI butuh di daerah A jumlahnya sekian, karena tingkat kerawanan lebih tinggi dari daerah B, kalau itu dituangkan dalam satu kebijakan, publik juga akan menghargai itu sebagai akuntabilitas pemerintah," sambung dia.
(idn/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed