DetikNews
Selasa 16 Oktober 2018, 15:17 WIB

Setahun Gubernur Anies

Anies di Antara Becak dan Jak Lingko

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Anies di Antara Becak dan Jak Lingko Deretan becak di Cilincing, Jakarta Utara. Foto: Eva Safitri/detikcom
FOKUS BERITA: Setahun Anies di DKI
Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan menjanjikan sistem transportasi yang terintegrasi saat berkampanye dahulu. Dia pernah menjabarkannya saat debat perdana Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI pada Januari 2017 silam.

"Karena itu salah satu yang justru ditonjolkan adalah angkutan massal yang nyaman Rp 5.000. Dari mana saja ke mana saja sebagai tiket terusan dan terintegrasi. Bayangkan seperti pembuluh darah, bayangkan sebagai pembuluh darah di badan kita di mana angkutan massal menjangkau ke semua titik dari mulai TransJakarta, MRT, muncul yang lebih kecil bus, minibus, sampai mikrolet sampai angkot, tergantung wilayahnya. Apa yang terjadi? Kita mengintegrasikan sistem transportasi," tutur Anies dalam debat perdana, Jumat (13/1/2017).



Setelah menjabat, Anies yang didampingi Sandiaga Uno kemudian meluncurkan kartu OK Otrip. Mulanya program itu hanya diikuti oleh beberapa operator angkutan umum, termasuk salah satunya adalah PT TransJakarta.

"Realistis saja, ini kan sama. Sebenernya gini ya konsep integrasi TJ sudah berjalan seperti itu kan," kata Dirut PT TransJakarta Budi Kaliwono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).

Meski saat dijanjikan tarif OK Otrip adalah Rp 5.000, namun waktu akan diujicoba sempat muncul angka Rp 3.500 sebagai opsi awal. Harga itu sama dengan naik bus TransJakarta tanpa pindah halte.

"Tarifnya berapa? Rp 3.500. Sama seperti sekarang (tarif Transjakarta)," imbuh Budi waktu itu.



Masih di bulan yang sama, ada dinamika pembahasan ongkos. Akhirnya angka yang muncul sesuai dengan yang dijanjikan, yakni Rp 5.000.

Kepala Dinas Perhubungan DKI saat itu, Andri Yansyah, menjabarkan perhitungan ongkos menggunakan OK Otrip. Jika penumpang memakai kartu OK Otrip untuk naik Kopaja, misalnya, akan terpotong Rp 4.000. Kemudian jika menyambung angkutan kota, menjadi terpotong Rp 1.000, dan jika masih naik TransJakarta maka tak ada pemotongan saldo karena tarif maksimal adalah Rp 5.000.

Sama halnya jika perjalanan diawali dengan naik bus TransJakarta, maka saldo awalnya dipotong Rp 3.500. Jika kemudian naik angkutan kota, dipotong lagi Rp 1.500 sehingga totalnya adalah Rp 5.000.

"Tetapi kami hanya kasih kurun waktu 3 jam saja. Dari dia berangkat sampai ke tempat tujuan itu 3 jam," kata Andri dalam rapat Banggar di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).



Pada Desember 2017, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Massdes Arouffy menjelaskan tiket OK Otrip dapat digunakan selama tap in awal hingga tap in terakhir selama tiga jam. Massdes meminta masyarakat tidak khawatir bila nantinya pada perjalanan terkendala macet melebihi tiga jam setelah melakukan tap in terakhir.

"Kartu OK Otrip ini tap ini pertama sampai tap in terakhir. Jadi perjalanan itu bisa saja lima jam, asal in ke in. Jadi tap in angkot pertama sampai angkot terakhir tap in itu ya tiga jam. Tapi begitu naik angkot terakhir macet tiga jam, ya nggak apa-apa," kata Massdes di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Uji coba penerapan OK Otrip dijadwalkan pada Januari hingga April 2018. Namun belum semua titik di DKI terjangkau angkutan yang terdaftar di OK Otrip.

"Uji coba OK Otrip dilakukan TransJ dengan 69 angkutan bus kecil di empat trayek, yakni Jelambar, Warakas (Jakarta Utara), Duren Sawit (Jakarta Timur), dan Lebak Bulus," kata Dirut PT TransJ Budi Kaliwono di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

Pembayaran angkutan umum dengan OK Otrip menggunakan kartu prabayar bertuliskan program itu. Kartu kemudian disentuhkan pada alat yang telah terpasang di angkutan umum terdaftar. Mulanya kartu-kartu itu bisa dibeli di sejumlah halte TransJakarta yang telah ditentukan dan disiapkan sebanyak 3.000 lembar.

Kartu OK Otrip dibanderol seharga Rp 40.000 dengan saldo awal Rp 20.000. Pada pekan pertama Januari, PT TransJakarta berhasil menjual 775 lembar kartu.

Awal Januari 2018, Gubernur Anies bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia waktu itu, Agus Martowardoyo. Salah satu yang dibahas adalah mengenai OK Otrip. Agus Marto waktu itu menyatakan OK Otrip membutuhkan dukungan BI.

Uji coba OK Otrip akhirnya dilaksanakan pada 15 Januari 2018. Anies kala itu menyatakan uji coba bertujuan untuk melakukan evaluasi.

"Hari ini kita mulai uji coba OK Otrip. Tentu kalau yang namanya uji coba belum sempurna. Sekaligus kita mengevaluasi di mana letak kekurangannya, mana letak masalahnya, dari situ nanti kita perbaiki," kata Anies, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).

Dia berharap OK Otrip benar-benar bisa mengintegrasikan transportasi massal di Jakarta. Uji coba perdana masih hanya satu rute saja yakni dari Kampung Melayu ke Duren Sawit.

Wacana awal pada saat uji coba OK Otrip adalah pembentukan manajemen sistem tersebut. Dirut PT TransJakarta sempat menyatakan akan menghapuskan sistem setoran.

Sepuluh hari pertama uji coba OK Otrip berjalan, rupanya tak semua sopir angkot tahu program itu. Salah satunya adalah sopir angkot yang beroperasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Namun kemudian Pemprov DKI Jakarta mengajak mereka untuk bergabung dengan OK Otrip. Ada tawaran gaji per bulan yang dijanjikan.

"Satu armada ada 2 sopir, gajinya (masing-masing) Rp 3,6 juta plus BPJS dan bekerja hanya 8 jam. Kan 1 mobil 2 jam (shift), 05.00-13.00 WIB dan 13.00-22.00 WIB," ujar Kadishub DKI Andri Yansyah kepada wartawan setelah meninjau lokasi penataan Tanah Abang, Jumat (26/1/2018).

Ajakan tersebut rupanya tak semulus jalan yang baru diaspal. Sopir angkot di Tanah Abang sempat enggan bergabung.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengetahui alasan sopir Tanah Abang enggan bergabung OK Otrip karena tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Sandiaga berjanji memudahkan sopir membuat KTP DKI.

"Ya nanti kami coba cari solusinya untuk yang tadi ber-KTP DKI ya kami buatin KTP DKI. Karena mereka sudah tinggal di sini, masa udah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun ada yang dari tahun 70 di sini belum ber-KTP DKI," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2018).

Sandi waktu itu menggelar rapat tertutup dengan perwakilan sopir angkot. Selain soal OK Otrip, sebenarnya para sopir angkot juga protes dengan penutupan Jl Jatibaru, Tanah Abang yang mereka anggap mengurangi pendapatan mereka. Terlebih lagi, Pemprov DKI mengoperasikan bus Tanah Abang Explorer secara gratis sebagai kompensasi buat masyarakat karena ditutupnya Jl Jatibaru.

Mulanya memang ada kesepakatan antara Pemprov DKI dengan sopir angkot, namun beberapa hari kemudian para sopir angkot berdemo soal OK Otrip. Mereka di antaranya memprotes perhitungan berdasarkan panjang jarak tempuh.

"Kami menolak program OK Otrip karena jarak tempuh yang ditawarkan itu 170 km per hari. Itu jadi beban bagi kami," kata perwakilan sopir angkot M08, Leo Hariadi di sekitar Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018).

Leo mengatakan seluruh sopir M08, M03, dan M010 pesimistis bisa menempuh jarak 170 km per hari. Biasanya, rata-rata para sopir hanya mampu menempuh jarak 120 km per hari.

Para sopir juga semakin pesimistis karena waktu bekerja dibagi menjadi dua shift. Dua shift itu dimulai dari pukul 05.00 hingga 13.00 WIB dan pukul 13.00 hingga 22.00 WIB.

"Biasanya kami hanya maksimal paling banyak rata-rata bisa menempuh 120 km per hari dengan dua shift. Ini diminta 170, yang ada nanti kami malah nombok kan, " ujar Leo.

Sedianya waktu itu para sopir angkot akan berdemo di Balai Kota, tapi niat itu diurungkan setelah mereka bertemu dengan Kadishub DKI. Setelah pertemuan, Kadishub DKI Andri Yansyah menegaskan perhitungan 170 km adalah riil.

Waktu uji coba OK Otrip kemudian diperpanjang pada April 2018. Pemprov DKI sempat mendapat kritikan dari DPRD soal perpanjangan waktu uji coba ini.

Perpanjangan waktu uji coba OK Otrip berlangsung hingga Juli 2018. Rupanya waktu itu baru 20% penyedia angkutan umum yang bergabung.

Pengusaha angkutan umum sempat meminta tarif OK Otrip dinaikkan. Gubernur Anies waktu itu lalu menyatakan akan mencari formulasi angka yang pas.

Kini OK Otrip telah berganti nama menjadi Jak Lingko. Anies mengambil istilah dari NTT yang menurutnya sesuai dengan konsep transportasi umum yang terintegrasi.

"Lingko adalah sistem terintegrasi jejaring, yang digunakan air di Nusa Tenggara Timur," kata Anies pada Senin (8/10/2018).

Anies mengatakan belum ada logo resmi dari Jak Lingko. Logo akan dilakukan sayembara dan diumumkan pemenangnya pada akhir Oktober.

Agaknya perubahan itu tak sekadar ganti nama, tetapi kini sudah ada 11 operator angkutan umum yang bergabung. Padahal sebelumnya saat uji coba kedua hampir ditutup, baru ada 2 operator.

Kesebelas operator bus kecil itu yakni: Budi Luhur, Koperasi Wahana Kalpika, Lestari Sukma Gema Persada, Puskopau Halim Perdana Kusuma, Kompamilet Jaya, Komilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Purimas Jaya, Kojang Jaya, dan PT Kencana Sakti Transport.

Kini janji soal sistem transportasi yang terintegrasi agaknya hampir terwujud. Namun muncul isu lain seputer transportasi umum. Anies kembali mewacanakan agar becak bisa kembali beroperasi di Jakarta.

Anies Baswedan berencana melegalkan becak secara terbatas di sejumlah tempat dengan mengajukan merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pengajuan perda tersebut mendapat penolakan dari beberapa anggota DPRD DKI.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Pras) mengaku tidak akan menyetujui pengajuan revisi perda tersebut. Pras mengatakan becak tidak lagi cocok untuk menjadi alat transportasi di Jakarta.

"Nggak bakalan ada becak di Jakarta. Nggak bakal terealisasi," kata Pras di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).

Pras mempertanyakan soal pengawasan Pemprov DKI jika nantinya becak benar-benar kembali beroperasi di Jakarta. Namun Anies sendiri tak mempermasalahkan DPRD DKI yang akan menolak revisi Perda Becak. Anies juga telah mengajukan surat revisi perda tersebut ke DPRD.

"Nggak apa-apa, saya sudah kirimkan suratnya, kita tunggu jawabannya. Karena saya sudah kirim suratnya dan dikirim lama. Ini kan ramai karena ada paparan di Kampung Rawa di situ ada gambar becak baru ramai. Suratnya sudah saya kirim hampir dua bulan yang lalu," kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Becak rencananya akan dilegalkan Anies secara terbatas di 16 titik yang ada di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Pelegalan becak akan diatur dengan mendata pengemudi becak yang ada saat ini dan tidak akan memberi izin untuk pengemudi becak baru dari luar daerah.

Lantas, apakah becak yang kembali mengaspal bakal masuk sistem transportasi umum yang terintegrasi? Ataukah ini hanya soal memenuhi janji?
(bag/van)
FOKUS BERITA: Setahun Anies di DKI
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed