DetikNews
Selasa 16 Oktober 2018, 14:31 WIB

Soal OTT Bupati Bekasi, JK Singgung Ongkos Politik Mahal

Rina Atriana - detikNews
Soal OTT Bupati Bekasi, JK Singgung Ongkos Politik Mahal Wapres JK (Foto: Dok. Setwapres)
FOKUS BERITA: Skandal Suap Meikarta
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) turut mengomentari tentang operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. JK menyinggung tentang proses perizinan proyek hingga biasa politik.

"Jadi memang kita prihatin. Itu karena akibat antara lain ingin hidup lebih baik, gaji yang tidak cukup, juga ongkos politik yang mahal," ucap JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (16/10/2018).




KPK menyebut suap yang diberikan ke Neneng Hassanah itu berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta. Untuk itulah menurut JK proses perizinan harus diperbaiki sedemikian rupa agar tidak bisa disusupi kepentingan-kepentingan pribadi seperti itu.

"Karena orang sogok itu memang agar cepat keluar izinnya. Jadi prosesnya harus diperbaiki, tapi itu terjadi terus. Ini sepertinya orang tidak takut kena sanksi," imbuh JK.

Sedangkan soal biaya politik, JK menyebut sebenarnya ada keringanan yang sudah diberikan pemerintah. Namun, lanjut JK, ongkos politik kembali lagi pada yang bersangkutan.

"Sebenarnya sekarang sudah diturunkan, dengan kampanye tidak boleh besar-besaran, baliho dipasang oleh KPU, kampanye diatur, itu semua mengefisienkan calon. Tapi namanya persaingan ingin selalu lebih baik, lebih tinggi, jadi biaya mahal," tutur JK.




Bupati Neneng telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 tersangka lain di kasus dugaan suap terkait proyek Meikarta. Para tersangka dari jajaran pemkab Bekasi itu diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar. Duit itu diduga terkait perizinan proyek Meikarta.

Megaproyek Meikarta bernilai Rp 278 triliun, dibangun di lahan Cikarang seluas 23 juta meter persegi. Lippo Group juga sudah mengumumkan penjualan 250 ribu unit apartemen yang tersebar di 15 tower pada Mei 2017. Pembangunan Meikarta masih berjalan alias tanah tanah proyek masih basah diolah pekerja, meski sempat beredar rumor pada Mei lalu bahwa proyek ini berhenti.


Saksikan juga video 'Bupati Bekasi dan Direktur Lippo Group Tiba di KPK':

[Gambas:Video 20detik]


(rna/dhn)
FOKUS BERITA: Skandal Suap Meikarta
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed