Sementara untuk merelokasi warga dibutuhkan ketersediaan rusun. Dinas SDA mengatakan akan fokus pengendalian banjir dengan mengeruk sungai dan waduk.
"Kalau jujur sampai kapan (pembebasan lahan), kan relokasi. Relokasi harus ada ketersediaan rumah susun. Ada simbiosis, ada yang lain. Kita harus cari alternatif lain," kata Kepala Dinas SDA Teguh Hendarwan di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teguh mengatakan masih fokus pada pengendalian banjir di waduk dan situ dengan mengajukan anggaran Rp 850 miliar di APBD 2019. Dia mengatakan anggaran tersebut lebih rendah dari tahun 2018 agar penyerapan anggaran bisa lebih maksimal.
"Kita fokus ke rumah kita dulu, di mana itu, waduk, situ dan embung," tuturnya.
Sebelumnya, ada 8 aliran sungai di DKI Jakarta belum dinormalisasi sejak Februari 2018. Ada 129 kelurahan di sekitar aliran sungai itu yang berpotensi terendam banjir bila normalisasi tidak segera dilakukan.
"Semenjak tahun 2018 ini tidak ada lagi kegiatan normalisasi," kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah kepada wartawan, Selasa (9/10).
Bambang mengatakan target normalisasi kali sepanjang 33 kilometer. Namun saat ini pihaknya baru bisa melaksanakan 16 kilometer karena Pemprov DKI tak bisa membebaskan lahan.
"Iya, betul (nggak ada pembebasan lahan)," sebut Bambang.
Saksikan juga video 'Normalisasi Sungai Ciliwung Terkendala Pembebasan Lahan!':
(fdu/idh)











































