NasDem: Pemanggilan Bawaslu ke Kepala Daerah Pro-Jokowi Berlebihan

Jakarta - Partai NasDem menilai pemanggilan Bawaslu Riau terhadap sebelas kepala daerah di Pekanbaru terkait deklarasi dukungan ke Jokowi-Ma'ruf Amin berlebihan. Apa alasannya?

"Itu kekhawatiran berlebihan, kalau ASN sudah diatur oleh undang-undang dan para bupati dan kepala daerah paham aturannya," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Baca juga: Bupati di Riau Dukung Jokowi, KPU Dimintai Keterangan Bawaslu

Selain itu, Johnny juga menilai pemanggilan itu hanya membuang-buang waktu. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menghambat jalannya pemerintahan.

"Para bupati, presiden, calon presiden biarkan mereka bertugas sebagaimana tugasnya. Jangan menghambat jalannya pemerintahan daerah. Undang-undang memberikan kewenangan kepada mereka, tetapi Bawaslu mengawasi bukan menghambat jalannya pemerintahan daerah. Kalau mau tahu itu tanya ke tim kampanye, kami akan memberikan penjelasan," ujar Johnny.

Baca juga: Kepala Daerah di Riau Saat Deklarasi Dukung Jokowi Berstatus Cuti

Sebelumnya, Bawaslu Riau terus menindaklanjuti terhadap 11 orang kepala daerah terkait deklarasi dukungan ke Jokowi-Ma'ruf Amin di Aryaduta, Pekanbaru. Sebelas kepala daerah itu akan dipanggil pada Rabu (17/10) dan Kamis (18/10).

"Terkait kehadiran dan pernyataan dukungan yang mengatas namakan gubernur terpilih dan bupati/wali kota se-Riau yang menanda tangani pernyataan dukungan kepada salah Satu Capres/ Cawapres Pemilu tahun 2019, Bawaslu Riau telah menjadwalkan pemanggilan. Dimulai dari Syamsuar, gubernur terpilih kemudian berturut-turut beberapa orang bupati/wali kota se Riau," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan dalam siaran persnya, Minggu (14/10).


Saksikan juga video 'Tjahjo Minta Kepala Daerah Pro-Jokowi Penuhi Panggilan Bawaslu':

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/rvk)