DetikNews
Senin 15 Oktober 2018, 22:00 WIB

Kontroversi Eks Menteri Melawan Jokowi

Elza Astari Retaduari - detikNews
Kontroversi Eks Menteri Melawan Jokowi Foto: Ferry Mursyidan Baldan. (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta - Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang yang kini Timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan mengkritik pembagian sertifikat tanah Presiden Joko Widodo. Pernyataan eks politikus NasDem itu menjadi kontroversi.

NasDem, partai yang sempat dinaungi Ferry ikut angkat bicara soal hal ini. Partai pimpinan Ketum Surya Paloh utu menangkis kritik itu dengan menyinggung soal pencopotan Ferry dari Kabinet Kerja.

"Kalau orang yang dimundurkan berarti kerjanya nggak bagus. Gitu saja. Jadi nggak usah mengkritik lah," ujar Ketua DPP NasDem Irma Suryani, Minggu (14/10/2018).

Kritikan Ferry juga ikut dikomentari oleh enaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin. Politikus Golkar itu juga menyindir kinerja Ferry selama menjadi menteri hingga akhirnya direshuffle.


"Jadi kalau ya... hari ini Ferry bertanya, karena memang pada waktu jadi menteri tidak ada yang bisa Ferry lakukan sesuatu," kata Ngabalin, Senin (15/10).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin tak ketinggalan memberikan balasan untuk Ferry. Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto membalas kritik tersebut dengan membandingkan kinerja Ferry saat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.

"Wajar Pak Ferry mengkritik, karena kecepatan sekarang lebih besar daripada beliau menjabat, wajar itu. Itu sangat manusiawi, naluriah, karena kecepatan dari menteri sekarang jauh lebih tinggi," kata Hasto saat dimintai tanggapan atas kritikan Ferry, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

Sementara itu Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PPP, Achmad Baidowi menyebut Ferry terlambat bila ingin memberikan kritikan. Pria yang akrab disapa Awiek itu mempertanyakan mengapa baru sekarang ia mengomentari soal prosedur pembagian sertifikat tanah Jokowi.

"Pertama, kritik tersebut disampaikan mantan Menteri ATR/Kepala BPN yang menjadi bagian dari program tersebut, kenapa disampaikan sekarang? Kok tidak bersuara ketika yang bersangkutan menjadi Menteri," ucap Awiek.

Menurutnya, Jokowi ikut membagikan sertifikat tanah karena menuntaskan visi misi yang ada di programnya. Awiek menyarankan, bila ingin mengkritik kebijakan pemerintah, pertimbangkan segi substansinya daripada hanya soal prosedur.

"Presiden tampil dalam acara seremonial dengan membagikan sertikat juga tidak salah, karena itu merupakan program unggulan yang dicanangkan dalam visi misi," kata politikus PPP itu.


"Selain itu tak semuanya presiden yang menyerahkan, contoh di Dapil saya dari 4 Kabupaten di Madura, hanya kabupaten Sumenep yang diserahkan secara simbolis oleh presiden, selebihnya BPN yang menyerahkan, sebaiknya kritik dilancarakan secara substansial bukan prosedural hanya terkait tata cara penyerahan sertifikat," tambah Awiek.

Sebelumnya, Ferry menilai pembagian sertifikat gratis oleh Jokowi seolah-olah hanya menampilkan peran presiden. Ia yang kini bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu memang tak mempersoalkan aksi presiden, namun menurutnya dengan aksi itu, seolah-olah peran semua pihak yang berperan menjadi tertutupi.

"Ya sah-sah saja, tapi ya biar nanti rakyat saja yang menilai. Memang bagusnya semua dilibatkan bahwa memang ada proses, ada peran dari kepala desa, camat, bupati atau walikota, Badan Pertanahan Nasional sendiri dan lain-lain tidak ujug-ujug dari presiden terus diserahkan. Penegasan bahwa ada proses itu penting," kata Ferry di sela-sela Deklarasi Relawan Prabowo-Sandi Kedu Raya di Kebumen, Jateng, Minggu (14/10).
(elz/nkn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed