Mega Prihatin Isi MoU RI-GAM

Jakarta - Kritikan pedas dari kubu PDIP terhadap isi MoU damai RI-GAM terus bergulir. Kali ini dari ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri. Mega yang selama ini banyak diam, mengaku prihatin dengan isi MoU tersebut."Saya merasa prihatin dalam isi perjanjian tidak ada sebutan langsung NKRI, UUD 1945, maupun TNI," ungkap Mega usai menjenguk pejuang veteran SK Trimurti di RS PGI Cikini, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Sabtu (20/8/2005).Mega mengaku bukan tidak setuju dengan perjanjian yang dibuat pemerintah dan GAM. Hanya saja, dia menilai masalah tersebut sudah masuk ke persoalan bangsa, sehingga menjadi tanggung jawab 220 juta penduduk Indonesia."Kita memang cinta damai, tapi tentunya proses perdamaian itu memperlihatkan Indonesia adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat," tegas Mega yang didampingi penasihat PDIP Sabam Sirait dan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Syarif Bastaman.Mega juga menegaskan, harusnya proses pembuatan MoU itu dikonsultasikan dengan DPR dan lewat sidang yang digelar wakil rakyat itu, sehingga bisa dilihat secara pasal per pasal dalam UUD 1945."Ini hanya ditulis institusi tentara. Juru runding hanya sekadar semantik. Tidak bisa melakukan perjanjian yang masih berhubungan dengan kesatuan negara seperti itu. Harusnya dibuat sesuai dengan aturan Indonesia," tutur Mega.Harusnya, sambung Sabam Sirait, sebelum ditandatangani MoU itu dipelajari dengan sungguh-sungguh sehingga bisa dilihat akibat yang ditimbulkan. Sayangnya, saat ini yang terlihat seolah-olah masalah PDIP dengan pemerintah."Seharusnya yang bergerak tidak hanya PDIP, tapi seluruh kekuatan fraksi, semua harus ikut bertanggung jawab. Karena ini masalah hidup matinya nasionalisme bangsa," katanya.Sebagai oposisi, PDIP akan konsisten mengatakan yang benar itu benar dan salah itu salah. "Tapi kali ini kita katakan perundingan tidak serius dalam penyusunannya, perundingan tidak terbuka," ujarnya.Sikap tertutup kedua belah pihak terlihat dari konsep yang ditawarkan GAM dan delegasi Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia tidak tahu di balik 'suksesnya' kesepakatan itu, apakah kalah atau menang mengingat perantara perundingan adalah mantan Presiden Finlandia. (umi/)