"Kasus hoax ini dalam konteks politik bisa mengganggu stabilitas nasional dan bisa mengganggu ketertiban, membuat situasi yang krusial seperti kasusnya Ratna Sarumpaet," kata Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi dalam diskusi bertajuk 'Menangkal Hoaks Menjelang Pilpres 2019' di kantor DPP PGK, Jalan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).
Diskusi itu turut dihadiri Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto, Ketua Umum PB HMI Saddam Al Jihad, Ketua Umum DPP GMNI Robyatullah Jaya, dan Ketum PP Kahmi Irfan Fauzi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pilpres ini harus berjalan mulus agar adanya siapapun presiden yang dipilih berdasarkan pilihan rakyat," katanya.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyinggung pidato Presiden PKS yang membolehkan kadernya melakukan 'positive campaign' sebanyak 80 persen dan 'negative campaign' 20 persen asalkan berdasarkan fakta dan data.
"Saya terus terang sedih dengan pernyataan politisi yang mengatakan boleh 'negative campaign' 20 persen dan 'positive campaign' 80 persen," ujarnya.
Dia mengakui bahwa kampanye negatif memang tidak dilarang namun harus dilengkapi dengan data yang valid. Apabila tidak dilengkapi dengan data yang cukup, kampanye negatif itu seperti hoax.
"Ya itu saya khawatir terpeleset di dalam hoax lagi, sekarang kelemahan itu bisa dicek atau tidak. Ini harus di-anu lagi, khawatirnya itu menjadi terpeleset dan jadi hoax," ujar Setyo. (tor/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini