DetikNews
Senin 15 Oktober 2018, 20:13 WIB

Pasca Gempa Sulteng, BMKG Petakan Lokasi Rawan untuk Permukiman

Arief Ikhsanudin - detikNews
Pasca Gempa Sulteng, BMKG Petakan Lokasi Rawan untuk Permukiman Foto: Peta nilai indeks kerentanan seismik di Palu. (Dok BMKG)
Jakarta - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membuat survei pemetaan tanah yang parah terkena guncangan saat gempa di Sulawesi Tengah. Peta itu akan dikirim ke instansi terkait sebagai dasar tidak mendirikan hunian di daerah itu.

BMKG memang sudah menyelesaikan peta kerawanan tersebut. Namun, akan dimutakhirkan selama satu bulan agar lebih akurat.

"Dalan satu bulan, peta ini resolusinya akan dipertajam. Ini kira-kira 1 cm sama dengan 0,75 km. Itu harus dipertajam lagi. Jadi bisa saja di zona yang hijau yang rendah (kerentanan) kalau dipertajam, akan muncul zona pink yang tinggi," ucap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati kepada wartawan sambil menunjukkan peta yang dibuat, di kantor BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (15/25/2018).


Dalam peta yang ditampilkan, beberapa daerah yang memiliki kerentanan seismik atau guncangan saat gempa dengan nilai tinggi dan rendah. Kerawanan rendah diberi warna hijau muda dan tua, kerawanan sedang kuning sampai oranye, dan tinggi dengan warna merah muda.

Pada peta itu, kerawanan tinggi ada di perbatasan Besusu Tengah dan Besusu Barat, Lere, Silae, dan Boyaoge.


Dalam kejadian gempa 7,4 magnitudo kemarin, ada beberapa daerah yang memiliki seismik kecil tapi tingkat kerusakan parah seperti Balaroa. Hal tersebut karena struktur bangunan di sana tidak tahan gempa.

"Bangunan di zona itu belum disiapkan menghadapi kondisi guncangan di sana, sehingga nilai skala kerusakan MMI-nya besar. Meskipun kerentanan tidak begitu besar," kata Dwikorita.

Dwikorita berharap hasil survei itu akan dijadikan acuan kebijakan tata ruang kota. Sehingga, kondisi kerusakan dan korban jiwa tidak separah kemarin.

"Jadi BMKG bisa rekomendasikan agar zona (merah dan oranye) itu tidak dibangun kembali. Ini masukan Tata Ruang. Kan mengatur PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), ATR (Agraria dan Tata Ruang), data ini digunakan untuk itu," pungkasnya.


(aik/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed