"ERP itu kan bicara traffic restraint (pengendalian lalu lintas) ya. Traffic restraint hari ini memang yang paling dianggap fair dan obyektif adalah pemberlakuan jalan berbayar. Prosesnya juga kita masih melaksanakan tender," kata Plt Kepala Dishub DKI Sigit Widjatmoko di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).
"Kalau kita bicara sebetulnya masyarakat sudah trust dengan public transport-nya. Jadi menyediakan layanan angkutan umum yang terintegrasi itu menjadi satu hal yang mutlak," jelasnya.
Baca juga: Pemprov DKI Akan Berlakukan ERP Mei 2019 |
Sigit sendiri mengatakan saat ini penerapan ganjil genap berdampak positif. Kecepatan rata-rata naik hingga 21 kilometer perjam.
"Iya, sekarang di angka itu, 21-an (kilometer perjam)," jelasnya.
Sigit mengatakan penerapan ganjil genap juga berbanding lurus dengan penggunaan transportasi umum. Menurutnya, dengan alasan tersebut ganjil genap sangat baik untuk dilanjutkan.
"Masyarakat sudah punya pola perjalanan. Hasil positif di tiga ruas jalan tersebut adalah peningkatan penggunaan public transport-nya," paparnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI memperpanjang masa kebijakan ganjil-genap dari 15 Oktober hingga 31 Desember 2018. Hanura DKI menganggap ganjil-genap bukan solusi mengatasi kemacetan.
"Daripada ga-ge perpanjang, menyebabkan bahwa kendaraan bertambah banyak. Karena orang nggak punya nomor genap, (beli mobil) nomor ganjil, dan masalah DP-nya juga murah, diambil lagi tuh mobil. Jadi bukan solusi, malah makin mempercepat kemacetan di Jakarta," kata Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Syarifuddin saat rapat badan anggaran di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Syarifuddin mendesak Pemprov DKI menyegerakan program electronic road pricing (ERP). Dia menilai ERP lebih efektif dan dapat menambah pemasukan bagi DKI.
"Kalau Pemprov jalankan ERP, Pemprov betul-betul dihargai oleh warga. Mau ke mana pun jalan-jalan yang padat pokoknya kena charge. Itu income lebih besar daripada program-program retribusi yang lainnya," jelasnya. (fdu/rvk)
