DPRD Dorong ERP Segera Direalisasi, Ini Kata Dishub DKI

DPRD Dorong ERP Segera Direalisasi, Ini Kata Dishub DKI

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Senin, 15 Okt 2018 19:11 WIB
Ilustrasi alat ERP (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta - Fraksi Hanura DPRD DKI mendorong kebijakan electronic road pricing (ERP) segera direalisasikan. Dishub DKI mengatakan ERP masih terus dikerjakan dan masih dalam tahap tender.

"ERP itu kan bicara traffic restraint (pengendalian lalu lintas) ya. Traffic restraint hari ini memang yang paling dianggap fair dan obyektif adalah pemberlakuan jalan berbayar. Prosesnya juga kita masih melaksanakan tender," kata Plt Kepala Dishub DKI Sigit Widjatmoko di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).



SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sigit mengatakan ingin masyarakat bisa terbiasa dengan penggunaan transportasi umum. Dia mengatakan pembatasan hanya sementara hingga warga tidak tergantung dengan kendaraan pribadi.

"Kalau kita bicara sebetulnya masyarakat sudah trust dengan public transport-nya. Jadi menyediakan layanan angkutan umum yang terintegrasi itu menjadi satu hal yang mutlak," jelasnya.



Sigit sendiri mengatakan saat ini penerapan ganjil genap berdampak positif. Kecepatan rata-rata naik hingga 21 kilometer perjam.

"Iya, sekarang di angka itu, 21-an (kilometer perjam)," jelasnya.

Sigit mengatakan penerapan ganjil genap juga berbanding lurus dengan penggunaan transportasi umum. Menurutnya, dengan alasan tersebut ganjil genap sangat baik untuk dilanjutkan.

"Masyarakat sudah punya pola perjalanan. Hasil positif di tiga ruas jalan tersebut adalah peningkatan penggunaan public transport-nya," paparnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI memperpanjang masa kebijakan ganjil-genap dari 15 Oktober hingga 31 Desember 2018. Hanura DKI menganggap ganjil-genap bukan solusi mengatasi kemacetan.

"Daripada ga-ge perpanjang, menyebabkan bahwa kendaraan bertambah banyak. Karena orang nggak punya nomor genap, (beli mobil) nomor ganjil, dan masalah DP-nya juga murah, diambil lagi tuh mobil. Jadi bukan solusi, malah makin mempercepat kemacetan di Jakarta," kata Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Syarifuddin saat rapat badan anggaran di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Syarifuddin mendesak Pemprov DKI menyegerakan program electronic road pricing (ERP). Dia menilai ERP lebih efektif dan dapat menambah pemasukan bagi DKI.

"Kalau Pemprov jalankan ERP, Pemprov betul-betul dihargai oleh warga. Mau ke mana pun jalan-jalan yang padat pokoknya kena charge. Itu income lebih besar daripada program-program retribusi yang lainnya," jelasnya. (fdu/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads