"Jadi saya menyediakan lahan titik 1 sampai 10 Rp 200 miliar. Mudah-mudahan nanti yang terealisasikan kurang dari Rp 200 miliar, sehingga dengan demikian tidak ada masalah lahan selesai 2019," kata Koster di kantornya Jl Basuki Rahmat, Denpasar, Bali, Senin (15/10/2018).
Koster menambahkan Provinsi Bali bakal menanggung soal anggaran pembebasan lahan dan juga ongkos untuk Feasibility Study (FS) serta Detail Engineering Design (DED). Khusus untuk pembangunan bandara pihaknya bakal menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat.
"FS dan DED-nya kami biayai dari APBD Rp 15 miliar jadi penyediaan lahan, FS dan DED kami danai dari APBD. APBN membangunnya, sudah komplit (dari) menteri PU sampai selesai," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apron Ngurah Rai akan terus dikembangkan, termasuk terminalnya, dan sudah dihitung oleh Menteri Perhubungan saya sudah rapat akan stuck dalam waktu 5 tahun nggak bisa diapa-apain lagi. Sehingga harus dibangun bandara baru dan dipastikan akan dibangun di Bali Utara karena itu short cut harus cepat (dibangun). Jadi 2021, 2022 sudah ada short cut setelah itu ada bandara, short cut sudah siap," jelasnya. (ams/asp)











































