DetikNews
Senin 15 Oktober 2018, 16:19 WIB

Temui Pendemo, Ombudsman: Kami Bakal Lacak Sejarah Tanah Pulau Pari

Yulida Medistiara - detikNews
Temui Pendemo, Ombudsman: Kami Bakal Lacak Sejarah Tanah Pulau Pari Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, menemui warga Pulau Pari yang demo (Foto: Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Ombudsman RI menemui perwakilan warga Pulau Pari yang menuntut tindak lanjut dugaan maladministrasi penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri. Ombudsman akan melacak latar belakang dikeluarkannya sertifikat akta jual beli (AJB) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kami akan melacak sejarah tanah Pulau Pari kenapa bisa sampai keluar AJB. Karena kalau BPN mereka mengatakan selama sudah ada AJB itu clear and clear bisa diproses sertifikatnya. Tapi nanti kita lihat apakah dari proses awalnya itu sudah clear and clear atau belum," kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, saat menemui massa pendemo di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

"Dari proses persilnya (girik) itu sesuai atau tidak, ahli warisnya sesuai atau tidak. Karena katanya juga banyak di temukan ketika persil AJB ini diproses bukan warga Pulau Pari yang menandatangani," sambungnya.


Teguh mengatakan nantinya akan memanggil Kakanwil BPN yang bertugas di Pulau Pari untuk mencari informasi mengenai hal tersebut. Teguh mengaku telah menerima dokumen seluruh SHM yang dikeluarkan oleh BPN, tetapi Ombudsman juga akan melacak buku besar desa yang kini hilang.

Selain itu Teguh mengatakan Ombudsman sudah meminta Kementerian ATR untuk meninjau ulang mengenai sertifikat HGB yang telah diberikan oleh pihak lain. Sebab tanah tersebut selama tiga tahun tidak digunakan oleh karenanya Ombudsman meminta ditinjau ulang.

"Terkait dengan HGB kemarin sudah ketemu ATR ternyata HGB-nya itu sudah lewat 3 tahun. Jadi kalau HGB tidak dimanfaatkan tiga tahun itu harus ditinjau ulang. Nanti kami sudah minta BPN untuk me-review HGB yang dikeluarkan itu karena secara fisik dikuasai Bapak-Ibu. Kami akan meminta BPN untuk melakukan evaluasi itu," sambungnya.


Terakhir, Ombudsman juga akan memberikan pendampingan terhadap warga Pulau Pari yang menerima kriminalisasi. Teguh mengaku mendapatkan aduan adanya warga Pulau Pari yang menerima kriminalisasi.

"Untuk yang kriminalisasi. Kalau ada Bapak-Ibu mengalami lagi persoalan fisik itu sebelum ke mana-mana tolong hubungi kami dulu supaya kami nanti bisa koordinasikan ke pihak terkait," ujarnya.

Teguh mengatakan nantinya dia akan melapor kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait ini. Ia menyebut akan segera mengadakan pertemuan dalam waktu dekat.


"Hal yang lainnya kami akan menyampaikan permasalahan ini ke Gubernur DKI. Kami rencanakan minggu ini akan bertemu dengan Pak Gubernur. Nanti kami akan membicarakan tata ruang dan izin prinsip dari pariwisata itu. Kami minta Pemprov DKI juga memperhatikan nasib Bapak Ibu yang selama ini akan digusur lah karena Bapak dan Ibu juga warga DKI Jakarta," imbuhnya.

Sementara itu koordinator massa, Buyung, menyambut baik apa yang disampaikan Ombudsman. Dia berharap polemik mengenai sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang diduga maladministrasi bisa segera selesai.


"Mudah-mudahan tanggapan Ombudsman ini bisa menyelesaikan polemik LAHP dari Ombudsman. Karena LAHP tersebut benar-benar menentukan masyarakat Pulau Pari dari kriminalisasi dan intimidasi Pulau Pari. Warga berharap dengan LAHP dari Ombudsman bisa memberikan angin segar buat masyarakat Pulau Pari bisa hidup tentram dan damai di negaranya sendiri," ujar Buyung.

Usai mendengarkan penjelasan dari pihak Ombudsman para pendemo membubarkan diri. Lalu lintas terpantau lancar.
(yld/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed