Kritik Legalisasi Becak, PDIP Minta Anies Belajar ke Risma

Jakarta - Fraksi PDIP DPRD DKI mengkritik keras legalisasi becak melalui revisi perda. PDIP meminta Anies belajar ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dalam memberdayakan pengemudi becak.

"Pak Anies kalau mau mengelola becak, silakan belajar ke Bu Risma. Wong Surabaya lebih manusiawi kok," kata Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Gembong menyebut kebijakan untuk melegalkan becak tidaklah tepat. Dia meminta Anies bisa memanusiakan warga Jakarta dengan menghilangkan transportasi tenaga manusia.

Baca juga: Rencana Becak Mengaspal di Ibukota Diganjal Dewan

"Jangan sampai seolah-oleh berpihak ke becak, padahal ini pemerasan. Hari ini sudah tidak layak masih menggunakan ke manusia," ujar Gembong.

Gembong meminta Anies mengarahkan becak ke sektor pariwisata. Menurutnya, APBD DKI dapat cukup untuk menggaji seribuan pengemudi becak yang masih beroperasi di Jakarta.

"Kalau bisa becak ke pariwisata lewat APBD, itu untuk melayani wisatawan, ke Kota Tua. Anggaran kita cukup, kalau mau alih profesi," jelasnya.

Baca juga: Ketua DPRD DKI akan Tolak Revisi Perda yang Bolehkan Becak Operasi

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Revisi perda dilakukan untuk menampung wacana membolehkan kembali becak di Jakarta.

"Kalau becak kan kita sudah sepakatnunggu perda. Kan revisi perda lagidikeluarin oleh Biro Hukum sama Satpol PP," kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Massdes Arouffy, Senin (8/10).



Saksikan juga video 'Becak akan Beroperasi di Ibu Kota, Tapi Bukan di Jalur Utama!':

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/rvk)