.webp)
"Yang penting kebijakannya dan dikerjakan," kata Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soedjono kepada wartawan, Senin (15/10/2018).
Nusyirwan mengamini banyak pihak yang berperan dalam bagi-bagi sertifikat tanah kepada rakyat. Dia mengatakan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang benar, semua hasil akhir program di bidang apa saja, seperti sertifikasi tanah, sebelum dibagikan kepada rakyat, melalui proses mekanisme sesuai aturan. Namun yang penting, kata Nusyirwan, adalah political will Presiden Jokowi untuk membagi-bagikan hak tanah kepada rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk bidang-bidang tertentu yang menurut Presiden Jokowi membutuhkan perhatian, di situlah muncul kebijakan, wajar pula kalau saya menanyakan kenapa program tersebut tidak dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya, pembangunan infrastruktur, sertifikasi tanah, Kartu Indonesia Sehat, dan lain-lain," imbuh Wakil Rakyat dari dapil Jawa Tengah VI ini.
Sebelumnya Ferry bicara soal bagi-bagi sertifikat tanah di era Presiden Jokowi. Ferry menilai aksi bagi-bagi sertifikat tanah itu seolah-olah menutupi peran pihak-pihak lain yang terlibat.
"Ya sah-sah saja, tapi ya biar nanti rakyat saja yang menilai. Memang bagusnya semua dilibatkan bahwa memang ada proses, ada peran dari kepala desa, camat, bupati atau walikota, Badan Pertanahan Nasional sendiri dan lain-lain tidak ujug-ujug dari presiden terus diserahkan. Penegasan bahwa ada proses itu penting," kata Ferry di sela-sela Deklarasi Relawan Prabowo-Sandi Kedu Raya di Kebumen, Minggu (14/10/2018).
Dia berharap tidak ada muatan politik dari aksi presiden itu. Namun dia menegaskan sebaiknya rakyat juga tahu, sebelum sertifikat itu diserahkan, ada beberapa tahapan dan orang-orang yang berperan penting hingga akhirnya sertifikat itu sampai di tangan presiden.
"Mudah-mudahan saja tidak (jadi alat politik). Yang perlu ditegaskan lagi masyarakat harus tahu bahwa semuanya ada proses," tegasnya.
Simak Juga 'Jokowi yang Tak Kenal Lelah Bagikan Sertifikat untuk':
(tor/fjp)
