Hasan Tiro Diisukan Jadi Wali Nanggroe, Hamid Membantah

Jakarta - Ada kasak-kusuk di balik isi perjanjian damai RI-GAM. Katanya, tokoh GAM Hasan Tiro bakal jadi wali nanggroe alias wali negara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Namun isu itu buru-buru dibantah Menkum dan HAM Hamid Awaluddin."Dalam proses perundingan dengan GAM di Helsinki tidak dibicarakan mengenai posisi Hasan Tiro yang akan menjadi wali negara atau wali nanggroe," tangkis Hamid.Bantahan ini disampaikan dia saat menjawab pertanyaan wartawan usai acara sosialisasi MoU RI-GAM di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (19/8/2005).Hamid juga membantah telah terjadi perpecahan di antara para pimpinan GAM dalam menyikapi rencana Hasan Tiro yang akan dijadikan wali nanggroe."Yang kita bicarakan dari awal sampai di proses penandatanganan MoU, kita tidak pernah bicarakan agenda tentang Hasan Tiro," kilah Hamid.Kabar adanya perbedaan pendapat antara para pimpinan GAM di luar negeri yang tidak setuju dengan penandatanganan MoU RI-GAM juga dibantah Hamid. Padahal isu yang beredar bahkan menyebutkan para pimpinan GAM yang kontra MoU itu telah membentuk komite penyelamat revolusi."Kita sepakat bahwa yang kita akui itu pimpinan yang ada di Stockholm, Swedia, yang mewakili GAM dalam penandatanganan MoU. Bahkan untuk memastikan hal itu, pemerintah telah melakukan kontak dengan pimpinan tersebut pascapenandatanganan MoU," elak Hamid.Soal jaminan keamanan kepada eks GAM yang diberi amnesti dan pulang ke Aceh, menurut dia, pemerintah telah menyiapkan semua aspeknya. "Tidak hanya kepada anggota GAM saja, tapi juga tim monitoring Aceh," tandas Hamid. (ahm/)