DetikNews
Kamis 11 Oktober 2018, 19:55 WIB

Bawaslu Selidiki Bagi-bagi Sembako oleh Caleg Perindo di Jakut

Eva Safitri - detikNews
Bawaslu Selidiki Bagi-bagi Sembako oleh Caleg Perindo di Jakut Screenshot video saat caleg Perindo bagi-bagi sembako (Foto: Dok. Panswaslu Jakut)
Jakarta - Badan pengawas pemilu (Bawaslu) DKI menemukan pelanggaran kampanye oleh calon legislatif (caleg) DPRD partai Perindo di wilayah Jakarta Utara. Caleg tersebut diduga berkampanye dengan membagi sembako dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

"Peristiwa itu pada 23 September 2018, dan 25 September itu baru diketahui, Itu kan jatuhnya temuan panwaslu kelurahan Pegangsaan Dua," ujar Komisioner Bawaslu DKI, Puadi, ketika dihubungi detikcom, Kamis (11/10/2018).


Puadi mengatakan caleg perindo tersebut membagikan sembako dan menempelkan stiker kepada warga pada malam hari. Pembagian berlangsung di wilayah Cilincing dan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Meski sudah masuk masa kampanye, Puadi menemukan dugaan terhadap aktivitas itu. Menurutnya kampanye tersebut tidak ada pemberitahuan dan membagikan sembako yang merupakan termasuk dalam politik uang.

"Kalau mereka mau dibilang kampanye tapi tidak ada pemberitahuan, terus dia bagi bagi sembako, terus ngasih stiker juga itu kan seolah-olah menggiring (warga) untuk meminta imbalan," ucapnya.

Kampanye dengan membagikan barang boleh saja menurutnya, asalkan tidak merupakan sembako. Untuk melakukan kampanye menurut Puadi juga harus ada pemberitahuan sebelumnya ke Bawaslu atau KPU di tingkat kota.

"Kalau misalkan mereka sedang pertemuan terbatas ada bahan kampanye misalnya gelas muk, itu sebar bahan kampanye itu boleh pada saat kampanye dan ada pemberitahuan," kata Puadi.

"Yang nggak boleh itu sembako, kalau sembako itu kan sama aja politik uang. Jadi kalau mau dalam bentuk barang dan harganya pun tidak boleh lebih dari Rp60.000," lanjutnya.


Bawaslu sudah melakukan klarifikasi terhadap caleg tersebut. Saat ini pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

"Sekarang masih proses penyelidikan di gakkumdu, kalau memang bener ini memenuhi unsur dugaan pidana, yaudah langsung perintah penyidikan 14 hari di kepolisian," tutup Puadi.
(rna/rna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed