Tokoh GAM di Swedia Diharapkan Pulang & Bangun Aceh

Jakarta - Pemerintah Indonesia mengharapkan para tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berada di Swedia untuk kembali ke Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya mereka diajak untuk bersama-sama membangun Aceh.Harapan ini disampaikan Menkominfo Sofyan Djalil sebelum menghadiri pertemuan dengan pejabat Muspida NAD dengan 14 pejabat departemen terkait di Depdagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (19/8/2005)."Saya mengharapkan para pemimpin GAM di luar negeri datang ke Aceh untuk bersama-sama kembali membangun Aceh," kata salah seorang anggota delegasi RI dalam perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia, ini.Sebelumnya, saat menjawab pertanyaan dalam jumpa pers usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pemerintah RI-GAM di Helsinki pada 15 Agustus lalu, tokoh GAM Malik Mahmud menyatakan kesediaannya untuk kembali ke Aceh jika situasi memungkinkan.Sosialisasi MoUSofyan juga menjelaskan keseriusan pemerintah dalam menyosialisasikan MoU RI-GAM. Tim perunding RI bersama 14 pejabat departemen terkait akan datang langsung ke NAD untuk melakukan sosialisasi dan implementasi MoU."Ini agar masyarakat Aceh mengetahui apa yang sebenarnya disepakati oleh pemerintah dengan GAM," katanya.Sofyan menegaskan, pemerintah akan intens melakukan sosialisasi, antara lain dengan mencetak brosur dan membuat spanduk-spanduk. Dia juga menepis keraguan dari beberapa pihak bahwa pemerintah tidak bisa menerapkan butir-butir dalam MoU.Menurut Sofyan, saat ini pemerintah sedang memproses pemberian amnesti bagi anggota GAM. Hal ini dilakukan selama 14 hari setelah MoU ditandatangani. Butir-butir lainnya akan ditindaklanjuti setelah pemberian amnesti selesai."Undang-undang baru akan dikeluarkan untuk merevisi UU 18/2001 mengenai Otonomi Khusus. Paling lambat akhir Maret 2006. Saya pikir tidak ada masalah substansial," katanya seraya menyampaikan keyakinannya MoU akan menyelesaikan konflik bertahun-tahun di NAD. Selanjutnya Sofyan berharap semua pihak memahami butir-butir MoU secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman. "Kalau masalah-masalah teknis adalah hal wajar yang akan diatasi sesuai dengan permasalahan yang ada," katanya. (gtp/)