PKS Bela Guru Nelty yang Dituduh Sebar Doktrin Anti-Jokowi

Jakarta - PKS menyebut tudingan terhadap guru SMA Negeri 87 Nelty Khairiyah yang dituduh mendoktrin siswa agar anti-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlebihan. PKS menganggap pernyataan Nelty ke murid sebagai bentuk pelajaran kritis ke pemerintah.

"Saya kira tidak perlu dilebih-lebihkan. Ini proses pembelajaran supaya pelajar itu kritis. Jadi berimbang. Tidak hanya dicekoki berita baik tentang Pemerintah Jokowi dari media atau para pendukungnya. Realitasnya memang hal itu dikeluhkan oleh para korban di Palu. Selama guru itu tidak mengarahkan pilihan kepada pasangan capres tertentu sah-sah saja," ujar Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian kepada detikcom, Rabu (10/10/2018).

Baca juga: Kesaksian 3 Siswa: Guru Nelty Tak Pernah Bilang 'Jangan Pilih Jokowi'

Dalam kasus ini, Nelty diadukan karena diduga mendoktrin murid di SMA 87. Aduannya menyebutkan para murid dikumpulkan Nelty di masjid dan ditunjukkan video gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Si pengadu menjelaskan Nelty menyebut banyak korban yang bergelimpangan akibat gempa merupakan salah Jokowi. Nelty sudah membantah semua tuduhan itu.

Pipin menilai apa yang disampaikan Nelty sebagai kritik ke pemerintah karena penanganan bencana Palu lambang.

"Menurut saya penyebutan doktrin anti-Jokowi terhadap Guru Nelty lebay. Saya melihat beliau hanya menyampaikan kritik terhadap cara penanganan bencana Palu di era Pemerintahan Jokowi lamban," paparnya.

"Di era saat ini. Semua informasi keberhasilan Pemerintah Jokowi dianggap wajar dan dibolehkan. Tapi yang mengkritik pemerintahan jadi terlarang dan dianggap makar sebagaimana Gerakan #2019GantiPresiden," sambung Pipin.

Baca juga: Guru Nelty Khairiyah Bantah Doktrin Siswa Anti-Jokowi, Ini Pengakuannya

Pipin mengatakan adanya batasan kritik ke pemerintah berdampak pada turunnya indeks demokrasi. Menurut Pipin, masyarakat jadi khawatir untuk mengkritik pemerintah.

"Wajar jika indeks demokrasi kita setiap tahun turun. Karena hak kebebasan warga negara bersuara dibatasi. Masyarakat jadi takut kalau kritis. Khawatir dikriminalisasi. Ini berbahaya bagi masa depan demokrasi kita," jelasnya.

Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga ikut bicara. Hidayat mengkritik si guru jika memang benar ada doktrin anti-Jokowi.

"Guru harus memberikan pendidikan politik boleh kritis tapi jangan doktrin. Kritis itu basisnya adalah fakta terus ada bukti, tapi kalau untuk anak-anak SMA belum lah politik praktis semacam itu," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Baca juga: Bawaslu: Pelapor Belum Respons, Guru Nelty Tak Bisa Dikatakan Melanggar

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR itu meminta penegakan netralitas aparatur sipil negara tersebut tak hanya diterapkan kepada para guru yang mengarahkan siswanya untuk membenci Jokowi. Guru-guru ataupun ASN yang mengarahkan untuk memilih Presiden Jokowi juga harus ditindak tegas.

Hidayat Nur Wahid. (Samsudhuha Wildansyah/detikcom)

Hidayat kemudian menyinggung soal Mendagri Tjahjo Kumolo yang 'jualan' Jokowi dua periode di depan para kepala desa. Selain itu, dia juga menyinggung ajakan Menko Polhukam Wiranto kepada camat se-Indonesia untuk loyal kepada Jokowi.

"Kemarin ada juga Mendagri minta para Lurah untuk (mengarahkan memilih Jokowi), Pak Menkopolhukam juga minta para Camat untuk, itu kan nggak bener," ujar Hidayat.

"Semuanya harus netral kalau memang guru di bawah diminta untuk netral, para menteri di atasnya juga harus netral. Jangan hanya orang kecil yang disuruh netral, sementara orang-orang besarnya justru mengarahkan birokrat untuk memilih calon tertentu," sambungnya.

Sebelumnya, pihak SMA 87 sudah menanggapi kasus ini dan mengatakan bahwa Nelty telah meminta maaf. Nelty Khairiyah, guru yang diadukan itu, membantah telah menyebarkan doktrin anti-Jokowi kepada siswanya.


Saksikan juga video 'Intimidasi dari Kubu #2019GantiPresiden Salahi Aturan!':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/tor)