DetikNews
Rabu 10 Oktober 2018, 14:42 WIB

Fahri soal Pelapor Korupsi Dapat Rp 200 Juta: Bahan Kampanye Jokowi

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Fahri soal Pelapor Korupsi Dapat Rp 200 Juta: Bahan Kampanye Jokowi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Tsarina/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menuding penerbitan aturan itu sebagai bahan kampanye Jokowi, yang kembali maju pada Pilpres 2019.

"Jadi sekali lagi, ini adalah bahan kampanye, saya berharap bahwa penantang ini segera sigap mengambil sikap terhadap keputusan-keputusan yang seperti ini supaya disampaikan kepada rakyat alternatifnya apa kalau tidak setuju dengan pandangan atau PP seperti ini," kata Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).



Menurut Fahri, pemberian hadiah kepada pelapor tindak pidana jangan hanya ditetapkan pada tindak pidana korupsi. Seharusnya masyarakat yang mengungkap tindak pidana lain, seperti terorisme dan narkoba, diperlakukan sama.

"Beri insentif Rp 200 juta bagi korupsi, beri insentif Rp 300 juta bagi pelapor narkoba, beri insentif Rp 500 juta bagi terorisme, beri insentif Rp 100 juta untuk perusakan fasilitas umum, beri insentif Rp 1 miliar untuk pencurian sumber daya alam atau perusakan sumber daya alam, beri insentif," tuturnya.



"Begitu saja terus sampai negara bangkrut untuk membiayai rakyat yang saling lapor," sambung Fahri.

Fahri menilai ada kesalahan pada pola pikir pemerintah terkait pemberian hadiah tersebut. Menurutnya, lebih baik pemerintah berfokus dalam memperbaiki sistem untuk mencegah kejahatan, termasuk korupsi.

"Jadi sekali lagi, ini ada kesalahan berpikir, menganggap bahwa kalau rakyat saling lapor, masalah selesai. Dia lupa bahwa atau pemerintah tidak punya konsep tentang cara secara sistemik untuk mengatasi kejahatan," kata Fahri.

"Negara tidak mau mengandalkan audit pemerintah, dan pemerintah tidak mau mengandalkan audit. Pemerintah tidak mau mengambil pendekatan penguatan sistem di dalam mengatasi semua jenis kejahatan," sambungnya.

Fahri pun meminta Jokowi membatalkan PP tersebut. Dia meminta Jokowi mengembalikan fungsi audit dan menghormati lembaga-lembaga seperti BPK.

"Baru dengar kan kasus Roy Suryo itu. Jadi, dalam birokrasi kita dan sistem administrasi kita, negara kehilangan satu sendok makan pun kebaca, saking hebatnya sistem kita itu membaca aset itu. Jadi sudahlah, ngapain orang disuruh saling ngelapor seperti ini, ya kan nanti yang dilaporin korupsi Rp 10 juta orang itu dapat Rp 200 juta, enak betul," tuturnya.

"Jadi mending kita ini jadi istilahnya itu tukang lapor saja tukang tangkap rusak negara ini, gitu ya. Jadi tolong Pak Jokowi, batalkan itu PP," sambung Fahri.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43/2018. Kini pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta.

PP itu mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP diteken Presiden Jokowi pada 18 September 2018.

Simak Juga 'KPK Usul Pelapor Korupsi Dihadiahi 1% dari Kerugian Negara':

[Gambas:Video 20detik]



(mae/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed