DPR akan Rapat dengan MA soal Profesor IPB Digugat Rp 510 Miliar

Jakarta - Prof Bambang Hero Saharjo digugat Rp 510 miliar oleh PT JJP, yang dihukum Rp 500 miliar karena membakar hutan di Riau. Pengadilan diminta menolak gugatan atas saksi ahli itu.

"Meminta agar pengadilan ekstrahati-hati dalam memeriksa dan mengadili gugatan ini agar tidak mengacaukan proses dan sistem penegakan hukum kita, terutama dalam kasus-kasus di mana kerugian negara, masyarakat, dan lingkungan hidup demikian besar," ujar anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada detikcom, Rabu (10/10/2018).

Komisi III DPR memang mengurusi soal hukum dan penegakan hukum. Menurut Arsul, jika seorang ahli diputus melawan hukum dan dijatuhi ganti rugi atau bahkan bisa dipidanakan karena keterangan berdasar keahliannya, maka dapat dipastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan atau pelanggaran yang memerlukan keterangan ahli akan sulit dijalankan. Ini termasuk di bidang lingkungan hidup.

"Karena tidak akan mau membantu penegak hukum menjadi ahli dalam proses hukum yang dijalankan. Ini dapat berakibat mandeknya atau terhambatnya penegakan hukum," ujar Arsul.

Baca juga: KLHK soal Prof IPB Digugat Rp 510 M: Bambang Pahlawan Lingkungan

Putusan pengadilan yang menyalahkan seorang saksi dinilai akan menjadi gangguan serius terhadap proses hukum. Putusan yang menyalahkan seorang ahli dan menjatuhkan hukuman ganti rugi atas keterangan ahlinya, kata Arsul, juga akan mengacaukan sistem hukum di Indonesia.

"Dalam sistem hukum kita, hakim itu bebas menilai, bahkan untuk tidak terikat dengan keterangan ahli yang bersangkutan. Tapi kalau hakimnya menggunakan keterangan ahli pun, soal vonis atau hukuman sepenuhnya kewenangan hakim," ucap Sekjen PPP itu.

"Jadi tidak bisa kemudian yang dimintai pertanggungjawaban perdata atau pidananya adalah ahli tersebut karena perusahaan yang bersangkutan sebagai tergugat atau terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah oleh hakim," imbuh Arsul.

Ia menyebut Komisi III akan membahas soal gugatan atau proses hukum atas ahli pada rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung pada masa sidang DPR yang akan datang. Arsul menegaskan gugatan kepada saksi ahli merupakan hal serius.

"Ini masalah serius terkait dengan kelangsungan penegakan hukum kita ke depan. Karena itu, MA-1 harus memberikan perhatian serius pula," sebutnya.

Baca juga: Cerita Profesor Digugat Rp 510 M karena Lawan Pembakar Hutan

Diberitakan sebelumnya, Prof Bambang digugat Rp 510 miliar oleh perusahaan pembakar hutan PT JJP ke PN Cibinong, Jawa Barat. Yaitu Rp 10 miliar untuk pengurusan permasalahan lingkungan hidup dan Rp 500 miliar kerugian imateriil.

Ia digugat karena kesaksiannya membuat PT JJP dinyatakan bersalah membakar hutan dan dihukum Rp 500 miliar.

"Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diadakan upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (uitoerbaar bij voorraad). Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10 juta setiap hari atas kelalaian TERGUGAT melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan," tuntut PT JJP.


Simak Juga 'KLHK Menang Gugatan Rp 17 Triliun, Tapi Baru Dieksekusi Rp 30 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]

(elz/asp)