.webp)
"Normalisasi perintah pemerintah pusat, itu harus diteruskan, nggak bisa nggak. Karena sebentar lagi datang hujan, bagaimana mengelola airnya," kata Pras di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).
Pras mengatakan normalisasi dibiayai oleh APBN. Pemprov DKI seharusnya mendukung penuh program tersebut.
"Sudahlah yang terbaik diteruskan. Sebetulnya kan kerja sama ada pelaksanaan yang dulu tinggal dilaksanakan saja. Kenapa pusing sekali? Kan duitnya bukan dari kita," sebutnya.
Sebelumnya, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) belum bisa melanjutkan normalisasi sungai di Jakarta pada 2019. Pembebasan lahan yang belum selesai jadi alasan penghentian normalisasi itu.
"Belum (dianggarkan di 2019). Karena kalau masih sedikit (pembebasan lahan) kan tanggung. Kalau sudah banyak, baru," kata Kepala BBWSCC Bambang Hidayah ketika dihubungi, Rabu (3/10).
Bambang mengatakan, bila dipaksakan dianggarkan di APBN 2019, normalisasi terancam tidak berjalan. Selain itu, pihaknya masih melakukan penyamaan visi dengan Gubernur DKI Anies Baswedan, yang mengusung konsep naturalisasi sungai.
"Kalau diajukan di APBN 2019, sudah nggak terkejar lagi. Visinya harus disamakan dulu, kita (BBWSCC dan Pemprov DKI) rencananya akan sama-sama meninjau ke lapangan mana yang bisa dikombinasikan (naturalisasi) dengan normalisasi," jelas Bambang. (fdu/fdn)
