Ketua DPRD DKI akan Tolak Revisi Perda yang Bolehkan Becak Operasi

Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Pras) tidak setuju terhadap legalisasi becak dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pras mengatakan Pemprov DKI harus mendorong alternatif transportasi selain becak.

"Nggak bakalan ada becak di Jakarta. Nggak bakal terealisasi," kata Pras di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).

Baca juga: Anies: Beri Kesempatan Abang Becak untuk Sejahtera di Sini

Pras mengatakan larangan becak dalam Perda Tibum dinilainya tepat. Dia mengatakan Jakarta lebih cocok untuk transportasi yang canggih dan modern.

"Harusnya Pemprov DKI lebih fokus mengembangkan moda transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan warga Jakarta dan perkembangan zaman. Sudah saatnya Jakarta memiliki transportasi angkutan orang yang modern, canggih, seperti ibu kota-ibu kota negara lainnya," ujarnya.

Baca juga: DKI Siapkan Kajian Revisi Perda Atur Operasional Becak

Pras menilai, jika becak diizinkan beroperasi, hal itu akan mengundang pengemudi becak dari luar daerah berdatangan. Dia menuturkan pengawasan akan sangat sulit dilakukan.

"Nanti pengaturan dan pengawasannya bagaimana, ketika becak yang direncanakan seratus, tiba-tiba seribu. Kita tahu sendiri bahwa yang dari daerah-daerah tukang becak sudah mau datang ke Jakarta," terangnya.

Baca juga: Ketua DPRD DKI soal Becak: Dulu Jadi Rumpon, Kok Sekarang Legal?

Pihaknya saat ini belum menerima draf revisi perda yang diajukan Pemprov DKI. Pras masih menunggu draf diajukan ke DPRD DKI.

"Sampai sekarang saya belum menerima revisi perda itu. Belum sampai ke tangan saya," tutur Pras.

Terdapat 1.685 unit becak yang masih beroperasi di Jakarta. Becak tersebut kebanyakan beroperasi di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat. (fdu/jbr)