Soal Aksi Kawal Amien Rais, Polri: Harus Sesuai Undang-undang

Jakarta - Polri mengatakan aksi kawal Amien Rais sama dengan aksi unjuk rasa. Oleh sebab itu penyelenggara harus mengikuti 'aturan main' yang ada dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Yang mengumpulkan massa itu juga harus melaporkan sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Itu artinya kan mereka melakukan unjuk rasa, ya toh? Mana ada unjuk rasa mereka mau mengantarkan, itu kan berbeda. Ini kan unjuk rasa," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (9/10/2018).

Baca juga: Polisi Siap Amankan Aksi Kawal Amien Rais Besok

Setyo menegaskan massa aksi nantinya tak dapat mengawal Amien hingga ke ruang pemeriksaan karena kapasitasnya terbatas. Amien Rais akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet.

"Yang jelas mereka (massa aksi) tidak bisa masuk semua ke ruangan, tidak cukup. Kecuali kalau memeriksanya di lapangan parkir sana ya. Ini kan memeriksanya di dalam ruangan, di tempat yang enak, yang AC, kita berikan tempat yang baiklah," ujar Setyo.

Baca juga: PDIP soal Aksi Kawal Amien Rais: Kirim Lawyer Terbaik, Bukan Massa

Sebelumnya Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengingatkan agar aksi kawal Amien Rais tak mengganggu aktivitas masyarakat. Polri dipastikan menyiapkan pengamanan.

"Yang penting segala sesuatunya bisa berjalan aman, lancar, aspirasi bisa tersampaikan dan yang lebih penting tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang lain," ujar Ari Dono kepada wartawan usai mengikuti rapat di Kemenko Polhukam, Selasa (9/10). (aud/jbr)