Ketua MPR Menolak Usulan Sidang Paripurna
Jumat, 19 Agu 2005 00:56 WIB
Jakarta -
Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menolak permintaan sidang paripurna MPR RI yang diajukan oleh sejumlah anggota MPR. Sidang itu rencananya mengagendkan laporan sosialisasi amandemen UUD 1945 dan laporan penggunaan dana MPR."Kalau paripurna hanya untuk itu bisa kita sampaikan melalui fraksi, tidak harus paripurna, terlalu mengada-ada itu," kata Hidayat kepada wartawan di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (18/08/2005)Sidang paripurna MPR hanya bisa digelar untuk merespon isu-isu politik yang sangat besar. Karena untuk melakukan sidang paripurna dibutuhkan dana yang besar. "Kasihan sidang paripurnanya, mending kita sampaikan melalui fraksi-fraksi terkait. Yang ada itu pada tatib pasal 40 menyatakan MPR dalam satu periode paling tidak harus menggelar rapat paripurna sekali dan itu artinya tidak harus tiap tahun, baca tatib dong" sindir Hidayat.Lebih lanjut Hidayat menyatakan usulan anggota MPR yang meminta paripurna karena ketidaktahuan mereka mengenai tata tertib (tatib) MPR. Dalam tatib MPR tidak diatur kewajiban MPR untuk mengadakan sidang paripurna setiap tahun. Selain itu untuk menggelar rapat paripurna harus didahului oleh rapat gabungan fraksi-fraksi. Namun demikian Hidayat mempersilakan kepada para pengusul untuk mengusulkan sidang paripurna secara resmi dengan persyaratan yang ada. Untuk mengevaluasi kinerja MPR, pimpinan MPR akan mengadakan rapat pimpinan tanggal 23 Agustus 2005 nanti.
(mar/)
Anda menyukai artikel ini
Artikel disimpan
