WNI Eks Timtim Tuntut Pemerintah Perhatikan Nasibnya

Jakarta - Cemburu karena anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang insyaf akan mendapatkan tunjangan sosial, tanah dan bantuan modal kerja, warga Timor Timur yang berstatus WNI yang tinggal di DIY menuntut pemerintah agar menepati janjinya. Mereka merasa sudah membela mati-matian kepada NKRI saat jajak pendapat bulan Agustus 1999 lalu, namun sampai sekarang nasibnya tidak pernah diperhatikan."Kami menuntut pemerintah Indonesia untuk menepati janji. Tapi janji yang diberikan sampai sekarang belum ada wujudnya. Untuk sekedar hidup di sini saja sudah susah sekali, sementara itu kami sudah rela meningalkan tanah kelahiran kami," kata Fransisco Lopez Carlvalho, koordinator Tim Peduli Pengungsi Timor Timur kepada wartawan di gedung DPRD DIY Jl Malioboro Yogyakarta, Kamis (18/8/2005).Lopez mengatakan saat ini di DIY ada sekitar 2.265 orang WNI eks Timor Timur yang tinggal di DIY, hidup dan nasib mereka perlu mendapatkan bantuan. Tapi pemerintah tidak pernah memberikan bantuan sedikitpun.Dirinya bersama 15 orang warga Timor Timur yang tinggal di DIY yang mewakili 2.265 jiwa atau 860 kepala keluarga (KK) mendatangi DPRD DIY agar membantu memperjuangkan nasibnya. Dalam pertemuan itu, WNI eks Timtim itu mengeluh atas perlakuan yang mereka rasakan selama ini. Saat mereka menentukan pilihan ikut pemerintah RI, dijanjikan adanya perumahan, biaya modal usaha dan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil jika mereka berstatus PNS. Bahkan mereka dijanjikan akan mendapatkan ganti rugi atas aset kekayaan yang dimiliki di Timor Timur. Tap hingga kini belum juga ada kejelasannya.Mereka ditemui sejumlah anggota DPRD DIY, Dinas Sosial DIY, Dinas Ketertiban, dan Bagian Pemerintahan Pemerintah Provinsi DIY. Menurut Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Pemprov DIY, Sulistiyono, pihaknya memang telah melakukan pendataan penduduk eks Timtim yang memilih bergabung dengan NKRI dan tinggal di DIY. Namun jumlahnya tidak mencapai 860 KK tetapi sebanyak 453 KK.Bantuan untuk warga Timtim, sudah dianggarkan yaitu Rp 3,5 juta setiap kepala keluarga. Namun bantuan itu memang belum disalurkan sebab di DIY ini ada dua kelompok yang menyatakan sebagai koordinator pengungsi eks Timtim. Jumlahnya sendiri hampir setiap saat bertambah sebab dari daerah lain, ada yang masuk ke DIY. Apalagi semua warga eks Timtim itu belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga pemerintah kesulitan untuk menyalurkannya. (mar/)