.webp)
"Tapi kita masih melakukan verifikasi. Bisa jadi di satu rumah yang rusak berat, bisa lebih dari satu keluarga yang tinggal," kata Sri saat mengunjungi para pengungsi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Senin (8/10/2018).
Jaminan hidup tersebut disiapkan melalui Kementerian Sosial dan diberikan hanya kepada warga yang rumahnya rusak berat. Besaran jaminan hidup tersebut adalah Rp 10 ribu per jiwa untuk satu hari. Pengusulannya diserahkan melalui pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari 72.222 rumah rusak yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan telah terverifikasi, sebanyak 13.941 rumah masuk kategori rusak berat.
Sri Mulyani menegaskan jaminan hidup itu pasti dicairkan saat warga kembali ke rumahnya. Ia memastikan saat ini anggaran tersebut sudah siap. Sedangkan tahun anggaran 2019 tinggal membutuhkan landasan hukum saja.
Dia juga menyayangkan adanya isu bahwa pemerintah pusat kurang perhatian terhadap korban gempa di NTB setelah bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
"Orang tidak boleh mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Uang untuk gempa di Lombok tetap untuk Lombok," kata Sri Mulyani.
Dia bahkan memastikan akan menstimulus kebangkitan ekonomi di Pulau Lombok pascagempa.
Dikatakannya juga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta memberi kemudahan pinjaman dan penghapusan utang kepada para kreditur. Demikian pula stimulus kemudahan pembayaran pajak kepada para korban terdampak gempa.
Kedatangan Sri Mulyani disertai oleh Direktur IMF Christine MO Lagarde, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Gubernur BI Perry Warjiyo, yang diterima oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid.
Simak Juga 'Fahri Tuding Pemerintah 'Lepas Tangan' Penanganan Gempa Lombok':
(asp/asp)
