Kubu Prabowo Tolak IMF di Bali, Rommy Sebut RI Jadi Negara Terpandang

Kubu Prabowo Tolak IMF di Bali, Rommy Sebut RI Jadi Negara Terpandang

Rizki Ati Hulwa - detikNews
Senin, 08 Okt 2018 08:51 WIB
Kubu Prabowo Tolak IMF di Bali, Rommy Sebut RI Jadi Negara Terpandang
Foto: Dok PPP
Jakarta - Ketua Umum PPP, M. Romahumuziy membantah klaim kubu oposisi yang menyebut pertemuan tahunan IMF-World Bank merupakan sebuah pemborosan dan merugikan Indonesia. Pertemuan ini menurutnya selain bisa memberikan keuntungan ekonomi, juga membuat Indonesia menjadi negara terpandang di dunia.

"Acara rutin pertemuan tahunan IMF-World Bank ini merupakan momen bersejarah bagi kordinasi dan pembahasan kebijakan ekonomi dunia yang dihadiri 189 negara," kata Rommy, Senin (8/10/2018).


Dipilihnya sebagai pertemuan bersejarah ini menurut Rommy juga merupakan pengakuan bahwa Indonesia mempunyai peranan di kancah ekonomi global. Apalagi banyak topik menarik dan strategis yang dibahas dalam pertemuan penting ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satu topik yang akan dibahas adalah pembangunan inklusif bagi kesejahteraan penduduk, khususnya di negara berkembang. Dan Indonesia menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya karena berhasil menurunkan kemiskinan hingga satu digit untuk pertama kalinya dalam sejarah," tambah Rommy.

Prestasi ini sempat disanjung oleh Direktur IMF, Christine Lagarde yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang sukses memberikan pemerataan ekonomi bagi kaum dhuafa.

Karena sejumlah hal itulah, Rommy meminta semua pihak untuk mendukung perhelatan yang berlangsung di Nusa Dua Bali ini. Apalagi, di momen ini Indonesia bisa memberikan pelajaran kepada seluruh pemimpin dunia, termasuk para gubernur bank sentral dan menteri keuangan dunia, tentang bagaimana keluar dari krisis besar yang pernah terjadi pada 1998 silam.


"Pada saat krisis ekonomi 1998, Indonesia sempat terpuruk dengan depresi rupiah yang mendalam, inflasi naik signifikan dan pertumbuhan ekonomi minus -13 persen," jelas Rommy.

Untuk menghindari krisis kembali, Rommy menyebut Indonesia memiliki protokoler pencegahan krisis di Indonesia semakin baik. Yaitu dengan adanya UU No 9 tahun 2016 tentang PPKSK (pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan). (ega/ega)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads