"Kita berkumpul di sini dalam rangka sama-sama mengevaluasi kinerja Bapak Anies Baswedan. Ini adalah kali pertama pemerintah berkolaborasi bersama warga," kata Koordinator JRMK Eny Rochayati di Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (7/10/2018).
Eny mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Anies dengan mengajak warga menjadi pencipta bersama atau co-creator bagi kota Jakarta. Dalam evaluasi kali ini, Eny memuji capaian pemerintahan Anies, di antaranya telah terselenggaranya program CAP di 16 kampung prioritas, berdirinya 2 shelter bagi program penggusuran di Kampung Akuarium dan Kampung Kunir, serta pemetaan bersama antara Serikat Becak Jakarta dan Dinas Perhubungan di 16 wilayah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Meski mengaku puas, Eny tetap memberikan beberapa usulan untuk pemerintahan Anies. Usulan itu antara lain soal penghijauan dan kepastian bermukim warga.
"Ya usulan-usulan jangka pendek ya, soal penghijauan, ada beberapa soal air yang mendasar yang tadi disampaikan oleh Bapak Anies tadi itu yang mendesak. Ada beberapa PR juga, soal bermukim. Karena dari beberapa kampung ini kan ada yang diklaim swasta, oleh ahli waris yang tiba-tiba muncul, nah itu mesti ditegasin dulu yang kayak begitu," ujar Eny.
Meski sudah berjalan satu tahun, Eny mengaku program CAP belum sesuai harapan. Ia menyebut ada beberapa SKPD yang terkesan lamban dan kurang berkoordinasi.
"Kalau bilang sesuai dengan harapan, pastinya belum. Pelayanan sendiri puas ya, tapi mohon maaf ke bawahnya ini SKPD-nya kurang cepet, kurang tanggap, para dinasnya itu. Mereka terkesan saling berkoordinasi gitu, jadi masih saling lempar. Komunikasi dengan konsultan juga dengan beberapa kampung ada yang kurang, beberapa dievaluasi," akunya.
Eny juga menyoroti masalah penggusuran yang menurutnya sangat berkurang di masa pemerintahan Anies Baswedan. Menurutnya, Anies lebih banyak duduk bersama dan mendengar usulan dari warga.
"Sangat berkurang, kalau persen saya nggak bisa. Kita mungkin sama-sama melihat ya semenjak jaman pak Anies kita jarang sekali mendengar penggusuran. Yang ada kita duduk bareng seperti yang tadi saya katakan, baru kali ini ada komunikasi kerja sama antara pemerintah dengan warga," ujarnya.
Terkait dengan kinerja Anies ke depan, Eny mengatakan masih ada beberapa PR yang harus dituntaskan. Ia pun berharap program CAP tidak hanya dilaksanakan di 16 kampung prioritas, tetapi juga melebar ke kampung-kampung miskin lain di Jakarta.
"(PR Anies) soal status tanah pastinya itu, kepastian bermukim. Kebetulan kampung-kampung JRMK ini kan berada di zonasi-zonasi yang tidak aman, yang seharusnya kuning untuk pemukiman. Kayak di sini, sini kan hijau, tidak boleh buat pemukiman. Tapi kami mencoba bagaimana caranya Pak Anies ada perubahan cara zonasi, dan itu sudah kita sampaikan," tegas Eny.
"Pastinya komunitas plan (CAP) ini tidak hanya berlaku di 16 kampung saja. Pak Anies bilang kan 16 ini prioritas. Harapan kami setelah ini bisa melebar ke kampung-kampung miskin lain. Kita sampaikan itu jadi PR bersama, JRMK, para pendamping," tuturnya.
Anies yang juga hadir dalam evaluasi tersebut menyambut baik usulan yang diberikan. Ia mengatakan akan menuntaskannya bersama dengan masyarakat.
"Justru seringkali saudara-saudara kita di kampung-kampung yang disebut kampung miskin, mereka mengusulkan solusi-solusi yang realistis dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan warga, dengan pertimbangan aturan hukum lalu membuat usulan yang bisa dikerjakan. Karena itu kami menyambut baik, kita insyaallah nanti akan tuntaskan sama-sama," ujar Anies.
Evaluasi satu tahun pemerintahan Anies Baswedan yang diselenggarakan oleh JRMK ini juga dihadiri kelompok masyarakat dari kampung-kampung yang melaksanakan Community Action Plan (CAP), Komunitas Pedagang Kecil Ancol (Kopeka), dan Serikat Becak Jakarta (Sebaja). Mereka mempresentasikan apa saja yang sudah dicapai selama satu tahun pelaksanaan CAP. (jbr/jbr)