Di Forum Internasional, DPR Bahas Isu Perikanan Hingga UMKM

Jakarta - Indonesia menyambut baik Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) ke-11 di Buenos Aires dengan mengirimkan delegasinya. Dalam konferensi ini disepakati salah satunya mengenai keputusan subsidi perikanan (Fisheries Subsidies).

"Keputusan itu sendiri dinilai sebagai langkah maju dalam upaya multilateral untuk menindaklanjuti target ke-14 dari Sustainable Development Goals (SDG), mengenai pembentukan disiplin pemberian subsidi perikanan yang diharapkan dapat disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri ke-12 pada tahun 2019," kata Wakil Ketua Badan Keja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadel Muhammad dalam keterangannya, Minggu (7/10/2018).

Dalam konteks ini, dirinya mengungkapkan bahwa negara-negara diharapkan dapat bekerja sama untuk melarang segala bentuk subsidi perikanan, yang mengakibatkan kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan.

Hal tersebut diungkapkan Fadel saat menjadi delegasi DPR RI dalam pertemuan Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO (SC PCWTO) ke-42 yang diselenggarakan di Jenewa pada 5 Oktober 2018. Sebelumnya, pada 4 Oktober 2018 Delegasi DPR RI juga berpartisipasi dalam pertemuan WTO Public Forum 2018.

Dalam WTO Public Forum 2018, delegasi DPR RI secara khusus menghadiri sesi yang digagas oleh Inter Parliamentary Union dan European Parliament yang membahas isu "Sustainable Development in Trade Agreement". Sesi khusus ini dihadiri oleh sejumlah anggota parlemen dari Anggota WTO, akademisi, kalangan pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.

Dalam kesempatan itu Fadel mengungkapkan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai penting agar dapat memanfaatkan kegiatan perdagangan internasional. UMKM juga perlu dibantu agar dapat mengakses pasar global, di antaranya dengan cara pengurangan biaya ekspor-impor.

Selain itu, pada pertemuan SC PCWTO ke-42, Delegasi DPR RI bersama anggota SC PCWTO dari negara lainnya membahas draft mengenai "Proposal untuk meningkatkan Kinerja dari PCWTO" serta membahas persiapan pelaksanaan sesi Parliamentary Conference on the WTO yang akan diselenggarakan di Jenewa Swiss pada 6-7 Desember 2018.

Mengenai draft proposal untuk meningkatkan kinerja PCWTO, Delegasi DPR RI menyoroti pentingnya sinergi yang erat antara PCWTO dan WTO agar dapat saling dukung, dan komunikasi yang intensif pada pembahasan isu perdagangan internasional di kedua lembaga tersebut. Melalui komunikasi, anggota parlemen akan mengetahui secara persis isu-isu dan tantangan yang sedang dihadapi oleh WTO saat ini.

"Dengan demikian, para anggota parlemen dapat berkontribusi secara positif untuk memberikan masukan mengenai isu perdagangan internasional, kepada mitra eksekutifnya di negara masing-masing," ungkapnya.

Sementara itu, menyangkut agenda pembahasan pertemuan PCWTO Desember 2018, Pimpinan BKSAP DPR RI berhasil meyakinkan pertemuan SC PWTO mengenai pentingnya pembahasan isu teknologi, yang dinilai dapat memfasilitasi pencapaian SDG melalui agenda perdagangan 2030. Keberadaan teknologi akan memicu perkembangan ekonomi digital yang memudahkan dalam melakukan aktivitas bisnis.

Pimpinan BKSAP juga mengusulkan perlunya Wakil Tetap/Duta Besar Indonesia untuk WTO menjadi salah satu pembicara pada sesi tersebut. Fadel menggarisbawahi peran penting Indonesia di WTO selama ini, serta dukungan kuat Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral merupakan salah satu pertimbangananya. Diharapkan, Indonesia dapat berkontribusi dalam meredakan ketegangan (perang dagang) yang meningkat baru-baru ini.

Selanjutnya, untuk sesi pembahasan draft awal outcome document dari PCWTO Desember 2018, anggota Delegasi Republik Indonesia dari Partai PDI Perjuangan, Agustina Wilujeng menyampaikan usulan mengenai pentingnya memasukan isu-isu pertanian terkait subsidi pemerintah, cadangan pangan masyarakat, dan mekanisme perlindungan produk lokal terhadap lonjakan volume impor ke dalam draft outcome. Usulan Indonesia ini pun dicatat dalam pertemuan Steering Committee.

Pada akhir pertemuan, Delegasi DPRI RI menegaskan pandangannya mengenai perlunya perdagangan yang lebih terbuka, kerja sama internasional yang lebih baik, dan perjanjian perdagangan yang lebih konsisten dengan semangat WTO. (ega/ega)