Puluhan Warga Sukoharjo Minta Depdagri Tunda Proses Pilkada

Jakarta - Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Publik Masyarakat Sukoharjo (FPMS) berunjuk rasa di depan Gedung Depdagri. Mereka menuntut Mendagri M Ma'ruf menunda proses tahapan pilkada di Sukoharjo karena adanya kasus politik uang yang melibatkan bupati terpilih. "Bupati terpilih Bambang Riyanto terlibat politik uang. Dia sedang dalam penyelidikan kepolisian dengan status tersangka. Jadi proses pilkada harus ditunda," kata Koordinator FPMS Simon R Purba di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (18/8/2005).Simon menjelaskan, sebelum penyelenggaraan pilkada pada 26 Juni lalu di Sukoharjo, Bambang telah mengumpulkan seluruh kepala desa dan membagi-bagikan uang untuk memperlancar kemenangannya."Salah satu kepala desa akhirnya membongkar kasus ini. Dia mengaku diberi masing-masing Rp 500 ribu untuk memenangkan Bambang," kata Simon.Tuntutan penundaan proses tahapan pilkada juga disebabkan KPUD Sukoharjo melakukan penyimpangan dan kecurangan untuk memenangkan Bambang. Sehari sebelum pemilihan bupati, pihak KPUD meminta tambahan 10.000 surat suara yang diduga digunakan untuk memenangkan Bambang.Selain itu, KPUD juga mengedarkan surat suara sebanyak 616.163 lembar ke KPPS, TPS, dan TPK sehingga ada kelebihan sebanyak 3.842 lembar surat suara. Sebab seharusnya surat suara yang diedarkan sebanyak 612.321 lembar sesuai dengan daftar pemilih tetap.Politik uang yang dilakukan Bambang juga melibatkan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Indra Surya yang mengkoordinasikan pembagian uang kepada 13 orang perangkat desa. Selain itu, perangkat Desa Ngabean Kartasura Suryanto juga terlibat kasus ini. Keduanya saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan sedang diperiksa oleh aparat kepolisian. Simon juga meminta Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto menolak usulan KPUD Sukoharjo untuk melanjutkan proses tahapan pilkada sampai ada keputusan pengadilan atas kasus politik uang yang melibatkan Bambang. (umi/)