FKB Anggap SBY Tak Ada Perhatian Khusus pada Kesejahteraan

Jakarta - Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menilai pidato Presiden SBY mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2006 belum menunjukkan keinginan pemerintah meningkatkan kesejahteraan aparatnya. Padahal tugas yang diemban mereka sangat berat."Pemerintah secara umum baru menyatakan rencana peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah. Seharusnya ada perhatian khusus untuk aparat penegak hukum seperti hakim, petugas LP, sipir dan sebagainya," ujar Wakil Ketua FKB Masduki Baidlowi dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (18/8/2005).Menurutnya, posisi aparat penegak hukum hingga kini masih sangat rentan hingga mudah dipengaruhi pihak yang berkepentingan untuk bebas dari jeratan hukum.Tingkat kesejahteraan yang minimal adalah faktor utama yang menyebabkan mereka lebih toleran dalam menjatuhkan hukuman. Untuk itu, FKB mengusulkan agar pemerintah meningkatkan anggaran MA dan Depkum dan HAM dua kali lipat dari yang telah diajukan pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2006.Dalam RAPBN 2006, anggaran untuk MA ditetapkan Rp 1,4 triliun dan Depkum sebesar Rp 2,5 triliun. "Peningkatan anggaran ini penting agar MA dapat mempercepat penyelesaian lebih dari 10 ribu kasus yang ada saat ini dan memanusiawikan aparat hukum yang ada di LP," katanya.Dengan perlakuan tersebut diharapkan ada keseimbangan antara beban tugas dengan kesejahteraan. "Kesenjangan ini yang dapat mengurangi aparat bermain-main dengan hukum dan bisa menjadi fondasi yang kuat untuk pemberantasan korupsi," kata Masduki. (umi/)