Pembatalan Denda Rp 366 M Pembakar Hutan Tikam Rasa Keadilan

Agus Setyadi - detikNews
Jumat, 05 Okt 2018 13:11 WIB
Foto: Ketua PN Meulaboh, Said Hasan (dok.ma)
Aceh - Lima profesor mengirim surat ke Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh agar vonis Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh dianulir. PN tersebut membatalkan denda Rp 366 miliar ke Kallista Alam terkait kebakaran hutan.

Para Amicus Curiae ini terdiri dari berbagai latar profesi dan keahlian. Di antara yang ikut menandatangi itu yaitu Prof Emil Salim, Prof Yusny Saby, Prof Ahmad Humam Hamid, Prof Syahrizal Abbas, Prof Mahidin. Selain itu, ikut juga Mawardi Ismail, Suraiya Kamaruzzaman, Syarifah Rahmatillah, Farwiza Farhan, Nasir Nurdin, dan Zulfikar MP.

Dalam surat tersebut disebutkan, mereka yang tergabung dalam Sahabat Pengadilan ini memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan hutan, terlebih terhadap kawasan yang oleh negara telah diberikan status sebagai Hutan Lindung, Cagar Alam maupun Suaka Margasatwa.

"Kami tidak ingin disalahkan oleh anak-cucu kami kelak di masa depan dengan mewariskan pada mereka lingkungan dan hutan yang luluh-lantak. Adalah tanggungjawab kami sekarang mencegah keadaan yang tidak diinginkan itu terjadi. Kami ingin mewariskan yang terbaik buat generasi masa depan Aceh," isi pembuka surat tersebut seperti dikutip detikcom, Jumat (5/10/2018).

Para profesor ini mengajukan Sahabat Pengadilan pada Perkara Banding terhadap putusan PN Meulaboh No. 16/Pdt.G/2017/Pn.Mbo yang telah dimohonkan banding oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Akta Pernyataan dan Permohonan Banding No. 16/Pdt.G/2017/PN. Mbo tanggal 25 April 2018. Putusan PN Meulaboh tersebut dinilai tidak adil.

"Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut terasa menikam langsung ke jantung rasa keadilan kami. Betapa tidak, rasanya sungguh sulit bisa diterima akal sehat sebuah putusan pengadilan negeri mengadili putusan yang diputuskan oleh pengadilan di atasnya, yaitu Mahkamah Agung," lanjut surat tersebut.

"Apalagi putusan yang diadili itu adalah sebuah putusan dari upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung. Sulit bagi kami memahami putusan yang kini dalam proses banding tersebut," jelasnya.

Di dalam surat tersebut, para Sahabat Pengadilan ini menjelaskan secara detail asal mula kasus pembakaran hutan yang dilakukan PT Kallista Alam. Setelah sidang ditingkat Mahkamah Agung, PT Kallista divonis harus membayar denda Rp 366 miliar. Alih-alih melaksanakan putusan, PT Kallista kemudian mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Pengadilan Negeri Meulaboh.

Setelah persidangan, PN Meulaboh mengabulkan gugatan PT Kallista Alam dan memerintahkan agar menunda eksekusi.

"Kami jadi bertanya-tanya, dapatkah tergugat mengajukan perlindungan hukum kepada pengadilan negeri dari putusan yang seharusnya dilaksanakan tergugat itu sendiri? Apalagi tergugat sudah menggunakan semua upaya hukum, termasuk PK. Fakta inilah yang membuat kami terhenyak," ungkapnya.

Terkait dianulirnya putusan MA oleh PN Meulaboh, Sabahat Pengadilan menilai PN Meulaboh seperti memperkenalkan adanya lembaga "baru" bernama 'perlindungan hukum' dalam hukum acara perdata, yang memberikan hak prosedural bagi tergugat untuk menghindari pelaksanaan eksekusi.

"Coba bayangkan apabila semua pihak tergugat yang dihukum melaksanakan eksekusi, kemudian menggunakan "lembaga" perlindungan hukum itu untuk menghindari atau setidak-tidaknya mengulur-ulur waktu melaksanakan kewajibannya tersebut. Tentu sangat kusut-masai hukum eksekusi kita di waktu-waktu mendatang," isinya.

"Inilah yang membuat kami terpanggil mengajukan diri sebagai "Amicus Curiea" dalam Perkara Banding ini. Menurut kami harusnya hukuman yang dikenakan pada PT Kallista Alam oleh putusan pengadilan sebelumnya dapat digunakan oleh Negara memulihkan lingkungan hidup atau merestorasi lahan gambut."

"Tetapi, inilah yang teramat sulit kami kami pahami, justru PN Meulaboh melepaskan kewajiban PT Kallista Alam memulihkan kembali lingkungan hidup dan merestorasi lahan gambut yang sudah dirusaknya itu dengan mengabulkan gugatan PTKA. Kami lalu bertanya, siapa kemudian yang bertanggungjawab yang melakukan pembakaran hutan? Putusan PN Meulaboh tersebut justru telah mengaburkannya; seakan-akan pembakaran tidak terjadi di areal kebun PTKA," lanjutnya.

Dalam surat tersebut, Sahabat Pengadilan berharap majelis hakim PT Banda Aceh yang menyidangkan perkara banding ini dapat mendengar masukan dari mereka. Mereka berharap informasi dan masukan yang disampaikan menjadi pertimbangan dalam sidang.

Sejumlah tokoh yang bertindak selaku Amicus Curiae (Friends of the Court) menyerahkan surat yang berisikan pendapat mereka untuk perkara banding antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT. Kallista Alam (PT. KA) ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu (03/10/2018). (agse/asp)