Implementasi MoU RI-GAM Sulit, Perlu Ada Kompromi

Jakarta - MoU RI-GAM akan menghadapi kesulitan dalam implementasi dan operasionalisasi. Untuk itu perlu ada kompromi antara pemerintah dengan DPR.Pendapat ini disampaikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2005)."Karena misalnya, tidak mungkin DPRD akan dimintai persetujuan oleh DPR mengenai peraturan terkait Aceh," katanya.Kompromi pemerintah dengan DPR, lanjut dia, paling hanya sebatas konsultasi, karena dalam menggodok sebuah UU tentang daerah, DPR sudah menyerap dan menampung aspirasi daerah."Memang harus ada penyempurnaan UU Otsus Aceh. Tinggal nanti perdebatannya ada dalam penggodokan UU," ujar Muhaimin.Diakui dia, MoU RI-GAM memang berat, tapi tetap harus diambil untuk menuju damai. Yang jelas, dalam implementasinya, pasti ada proses yang sangat serius."Seluruh isi MoU akan di-follow up dalam produk legislatif antara DPR dengan pemerintah. DPR saat ini menunggu usulan perubahan UU dari pemerintah, dan kita akan bicarakan poin per poin," kata Muhaimin. (sss/)