DPR Minta BMKG Perbarui Peralatan di Daerah Rawan Bencana

Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati menyebut kondisi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) saat ini jauh dari ideal, sehingga berdampak pada kemampuan mereka mengantisipasi bencana yang terjadi di Indonesia.

"BMKG mempunyai keterbatasan efektivitas, karena hanya mengandalkan seismograf, perangkat penentu posisi global, dan pengukur pasang-surut gelombang untuk mendeteksi bencana," kata politikus PPP ini dalam keterangan tertulis, Kamis (4/10/2018)

Kondisi ini tentu tidak cukup. Apalagi Indonesia mempunyai luas daratan 1,9 juta km persegi dan lautan 5,08 km persegi. Seharusnya, dengan luas wilayah seperti ini, ditambah berada di wilayah 'cincin api', Indonesia mempunyai alat-alat yang lebih canggih. Misalnya sensor yang dipasang di dasar laut sehingga bisa mendeteksi tekanan air sekecil mungkin yang berpotensi menimbulkan tsunami.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Indonesia merupakan merupakan 'ring of fire', alat seismograf saja masih sedikit. Dari sisi anggaran, BMKG juga terbatas, sehingga berdampak pada penambahan alat dan kinerja mereka. Apalagi ada pemotongan anggaran oleh Kemenkeu yang menyebabkan mereka harus mengurangi dana pemeliharaan," tambah Nurhayati.

Menurut Nurhayati, saat ini yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang kesigapan menghadapi tsunami dan evakuasi saat bencana datang. Karena terbukti, ketidaksiapan ini menyebabkan korban jiwa.

Nurhayati meminta BMKG melakukan pemetaan dan membuat daerah prioritas untuk segera dibenahi. Dan secara bertahap melakukan modernisasi peralatan serta meningkatkan SDM. Namun hal itu tidak bisa dilakukan tanpa dukungan anggaran yang cukup.

"Yang terpenting, anggaran BMKG harus diperbesar dari sebelumnya. Kita tidak bisa melawan bencana, tapi setidaknya bisa mempersiapkan dengan lebih baik saat bencana itu datang, sehingga mengurangi dampak bencana dan jumlah korban," jelas Nurhayati.

(idr/ega)

ppp bmkg