DetikNews
Kamis 04 Oktober 2018, 15:56 WIB

Denda Kemenkeu Rp 606 Miliar, Bagaimana Cara Hitung Hakim?

Raja Adil Siregar, Andi Saputra - detikNews
Denda Kemenkeu Rp 606 Miliar, Bagaimana Cara Hitung Hakim? Gedung Ditjen Pajak (hasan/detikcom)
Palembang - PN Palembang menghukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 606 miliar karena salah tangkap wajib pajak Teddy Effendi. Sayang, hakim tidak menjelaskan secara tegas cara menghitung hingga muncul angka Rp 606 miliar.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92/2015, ganti rugi salah tangkap maksimal Rp 600 juta. Itu pun apabila yang jadi korban salah tangkap meninggal dunia.


Tapi oleh Wishnu Wicaksono, Paluko Hutagalung dan Kartijono, Kemenkeu dihukum Rp 606 miliar. Angka itu dihitung dari kerugian materil perusahaan Teddy yaitu PT Ina Basteel tahun 2017 sejumlah Rp 418 miliar lebih dan PT Agrotek Andal Tahun 2017 Rp 186 miliar lebih.

"Maka total kerugian seluruhnya adalah sejumlah Rp 606.757.340.002," ucap majelis

Namun bagaimana cara hakim menghitung kerugian itu? Tidak dijelaskan detail di pertimbangan putusan itu. Pertimbangan hukum yang mengarah ke angka itu adalah akibat penahanan yang dilakukan Teddy. Yaitu bisnis Teddy menjadi terganggu, seperti hubungan kontrak kerja yang sudah ada tidak bisa dilanjutkan, adanya pemutusan hubungan kerja, dan perusahaan yang semula bermitra dengan Teddy telah berakhir sejak Teddy jadi tersangka.


Denda Kemenkeu Rp 606 Miliar, Bagaimana Cara Hitung Hakim?

"Kami dalam melaksanakan tugas harus disesuaikan, kita periksa dan kita putus. Selanjutnya terkait isi dalam putusan itu saya tidak bisa komentar," kata Humas PN Palembang, Saiman saat berbincang dengan detikcom di ruang kerjanya, Kamis (4/10/2018).


Lalu bagaimana dengan kasus serupa? Berikut hukuman ke aparat yang salah tangkap:

1. Kasus Sri Mulyati. Ia ditahan atas tuduhan perdagangan anak. Setelah menghuni penjara 13 bulan, tuduhan itu tidak terbukti. Pengadilan hanya menghukum negara Rp 5 juta.

2. Kasus Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto. Keduanya sempat dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Belakangan tuduhan itu hanya bualan belaka. Pengadilan menghukum aparat Rp 72 juta.

3. Kasus hakim Syarifuddin. KPK melakukan OTT ke hakim PN Jakpus, Syarifuddin. Dalam OTT itu, KPK salah sita, yaitu beberapa barang tidak terkait kasus korupsi tetapi disita. Alhasil, KPK dihukum ganti rugi Rp 100 juta.

Lalu, dari mana dan dengan cara apa hakim menghitung hingga muncul angka Rp 606 miliar?


Saksikan juga video '10 Tahun Penjara Buat Korban Salah Tangkap':

[Gambas:Video 20detik]


(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed