Belum Ada Penolakan Resmi Fraksi DPR Atas MoU RI-GAM

Jakarta - Meski banyak suara protes dari gedung dewan atas MoU RI-GAM, namun belum ada penolakan resmi dari fraksi-fraksi di DPR."Soal penolakan fraksi-fraksi DPR terhadap MoU tersebut, saya belum menerima secara resmi. Hingga kini belum ada," kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2005).Dia pun meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan hasil kesepakatan damai RI-GAM kepada masyarakat melalui DPR.Mengenai kemungkinan pembahasan di DPR, Agung menyerahkan kepada Bamus DPR untuk menentukan apakah akan dibahas di Komisi I, atau Komisi Gabungan, atau paripurna.Penjelasan pemerintah dianggapnya penting, karena hingga kini isi kesepakatan damai tersebut masih menimbulkan kesimpangsiuran, terutama soal pemberian pemerintah terhadap GAM."Seperti diperbolehkan menggunakan bendera, kompensasi, dan menentukan suku bunga di luar BI. Itu perlu dijelaskan secara intensif, yang paling kompeten menjelaskan adalah juru runding Indonesia," kata Agung.Juru runding dari Indonesia dalam perundingan di Helsinki, Finlandia, adalah Menko Polhukam Widodo AS, Menkum dan HAM Hamid Awaludin, serta Menteri Kominfo Sofyan Djalil."Kesimpangsiuran dan penolakan beberapa fraksi terhadap MoU tersebut disebabkan minimnya informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, terutama DPR," ujar Agung.Namun dia bisa memahami karena ketertutupan itu bagian dari kesepakatan RI-GAM yang menyebutkan, isi MoU tidak boleh diinformasikan ke publik sebelum ditandatangani pada 15 Agustus. (sss/)