DetikNews
Kamis 04 Oktober 2018, 10:10 WIB

Salah Tangkap Wajib Pajak, Ini Alasan Kemenkeu Dihukum Rp 606 M

Andi Saputra - detikNews
Salah Tangkap Wajib Pajak, Ini Alasan Kemenkeu Dihukum Rp 606 M Gedung Ditjen Pajak (hasan/detikcom)
Palembang - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dihukum Rp 606 miliar karena salah tangkap wajib pajak, Teddy Effendi. Apa pertimbangan Pengadilan Negeri (PN) Palembang menghukum Kemenkeu?

Putusan itu diketok oleh Wisnu Wicaksono, Paluko Hutagalung dan Kartijono. Berikut pertimbangan ketiganya sebagaimana dikutip detikcom, Kamis (4/10/2018):

1. Teddy divonis bebas di tingkat pertama dan kasasi.

2. Jika Dirjen Pajak menduga Teddy telah melakukan suatu tindak pidana di bidang perpajakan, tentu penerapan sanksi yang lebih tepat didahulukan adalah sanksi administrasi, kecuali dapat dibuktikan bahwa perbuatan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut dilakukan bukan yang pertama sekali. Teddy belum pernah sekali pun pernah.

3. Harus dipahami timbulnya kewajiban untuk membayar pajak adalah merupakan wujud dari suatu perikatan yang lahir dari ketentuan UU dan merupakan hak negara yang sifatnya preferensi.


4. Seharusnya Kemenkeu cq Ditjen Pajak setelah dengan pasti mengetahui adanya kerugian pendapatan negara maka penagihan pajak dari perusahaan yang bersangkutan dilakukan dengan cara yang baik agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan selanjutnya menjual barang yang telah disita sehingga pendapatan negara dapat lebih cepat diperoleh dan potensi timbulnya kerugian Negara bidang penerimaan Pajak dapat diperkecil;

6. Tindakan Kemenkeu cq Ditjen Pajak, merupakan wujud dari perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan dengan kejujuran dan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian (utmost good faith) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengemban amanat negara dalam bidang penegakan hukum di bidang tindak pidana perpajakan.


7. Teddy ditahan di Rutan sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015, dilanjutkan dengan Tahanan Kota sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015.

8. Akibat penahanan itu, bisnis Teddy menjadi terganggu, seperti hubungan kontrak kerja yang sudah ada tidak bisa dilanjutkan, adanya pemutusan hubungan kerja, dan perusahaan yang semula bermitra dengan Teddy telah berakhir sejak Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka.

"Maka total kerugian seluruhnya adalah sejumlah Rp 606.757.340.002," putus majelis menjatuhkan denda ke Kemenkeu.



Saksikan juga video '10 Tahun Penjara Buat Korban Salah Tangkap':

[Gambas:Video 20detik]


(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed