.webp)
"Belum (dianggarkan di 2019). Karena kalau masih sedikit (pembebasan lahan) kan tanggung. Kalau sudah banyak, baru," kata Kepala BBWSCC Bambang Hidayah ketika dihubungi, Rabu (3/10/2018).
Bambang mengatakan, bila dipaksakan dianggarkan di APBN 2019, normalisasi terancam tidak berjalan. Selain itu, pihaknya masih melakukan penyamaan visi dengan Gubernur DKI Anies Baswedan, yang mengusung konsep naturalisasi sungai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau diajukan di APBN 2019, sudah nggak terkejar lagi. Visinya harus disamakan dulu, kita (BBWSCC dan Pemprov DKI) rencananya akan sama-sama meninjau ke lapangan mana yang bisa dikombinasikan (naturalisasi) dengan normalisasi," jelas Bambang.
Bambang Hidayah berharap relokasi warga di bantaran sungai juga tetap dilanjutkan agar normalisasi sungai berjalan lancar. Menurutnya, rumah-rumah di bantaran sungai di Jakarta masih rawan banjir.
"Jadi kalau menurut saya, rumah-rumah di bantaran itu harus dibebaskan. Kalau nggak, nanti terbawa arus banjir," jelas Bambang.
Bambang mengatakan standar utama BBWSCC dalam normalisasi adalah sungai harus mempunyai ambang batas basah selebar 35 meter hingga 50 meter. Dengan ambang batas tersebut, air hujan dapat terserap dengan baik.
"Barangkali space-nya cukup lebar itu kita manfaatkan untuk naturalisasi. Kalau space-nya sempit, agak sulit, karena kita harus mengutamakan kapasitas sungai agar bisa menampung debit air, agar volume air banjir itu bisa tertampung di sungai. Itu yang kami prioritaskan kalau programnya naturalisasi," sebut Bambang.
BBWSCC sebelumnya tidak menganggarkan program normalisasi pada APBN 2018. Pembebasan lahan juga menjadi alasan tidak dianggarkannya dana untuk normalisasi.
Ada tiga sungai prioritas di Jakarta yang dinormalisasi oleh BBWSCC, yakni Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Sunter. Saat ini, normalisasi di Sungai Ciliwung baru mencapai 16 kilometer dari target 33 kilometer. (fdu/nkn)
