Jaksa KPK Tuntut Ayah-Anak Dicabut Hak Politik 3 Tahun

Faiq Hidayat - detikNews
Rabu, 03 Okt 2018 15:27 WIB
Gedung PN Jakpus/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Jaksa KPK menuntut ayah dan anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra mencabut hak politik selama 3 tahun. Keduanya tidak memiliki hak untuk dipilih atau memilih setelah menjalani pidana.

"Hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik Asrun dan Adriatma masing-masing 3 tahun setelah selesai jalani pidana," kata jaksa KPK Ali Fikri saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018).

Asrun merupakan mantan Wali Kota Kendari yang sempat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam pilkada serentak 2018. Sedangkan, Adriatma menggantikan posisi Asrun sebagai Wali Kota Kendari.





Asrun dan Adriatma dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 500 juta serta subsider kurungan 6 bulan. Asrun dan Adriatma diyakini jaksa menerima uang suap Rp 6,8 miliar.

Jaksa menyatakan, duit suap itu berasal dari kantong mantan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. Uang itu dimaksud agar Asrun memenangkan proyek lelang perusahaan Hamzah mengerjakan pembangunan Gedung DPRD Kota Kendari, Tambat Labuh Zona III TWT, dan Ujung Kendari Beach.

Selain itu, Adriatama diminta untuk memenangkan proyek pembangunan Jalan Bungkutoko Kendari New Port.

Uang suap itu diterima Asrun dan Adriatma melalui mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih.

Fatmawati merupakan orang kepercayaan Asrun dan Adriatma. Bahkan Fatmawati juga tim pemenangan Asrun yang maju Cagub Sultra dengan mengumpulkan dana kampanye dari rekanan pengusaha.

Atas perbuatan itu, Asrun dan Adriatma diyakini jaksa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (fai/fdn)