Gempa Sulteng, JK: Tidak Boleh Menjarah Apa Pun Alasannya

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan aksi penjarahan yang dilakukan oknum warga pascagempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, sebagai tindakan kriminal. JK heran terhadap warga yang menjarah kebutuhan selain sembilan bahan pokok (sembako), seperti TV dan alat elektronik lainnya.

"Pastilah kalau ambil barang tanpa hak, di mana pun, tentu tindak kriminal," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).

Baca juga: Sandi soal Penjarahan: This Country is a Negara Hukum!

JK mengatakan pemerintah akan melihat proses hukum yang berlangsung untuk para penjarah. Namun dia meminta warga yang mengambil barang selain sembako mengembalikannya.

"Ya kita lihat nanti (proses hukumnya), bisa (ditindak) itu. Setidak-tidaknya dikembalikanlah, kan tidak ada gunanya juga ambil TV-nya (LCD TV), yang dibonceng itu kan besar sekali saya lihat," ujarnya.

Menurut JK, penjarahan bahan kebutuhan pokok yang dilakukan warga ada kemungkinan karena kesulitan. Hal ini ditambah kondisi keamanan pascagempa dan tsunami di Palu belum stabil.

"Yaitu (penjarahan) terjadi mungkin rakyat itu kalau mengalami kesulitan, ingin makan tidak ada, maka waktu itu mungkin keamanan belum banyak," jelasnya.

Baca juga: Dear Korban Gempa, Menjarah Termasuk Kriminal dan Bisa Ditindak!

Namun saat ini JK memastikan keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tengah sudah kondusif. Ada sekitar 3.000 personel Polri dan TNI yang menjaga keamanan dan ketertiban. JK menegaskan penjarahan tidak diperbolehkan dalam kondisi apa pun.

"Masa boleh menjarah? Tidak, tidak boleh, apa pun (alasannya), dan itu sudah dibantah atau dijelaskan Bapak Mendagri bahwa tidak begitu (membolehkan warga sebebasnya mengambil bahan pokok di toko atau minimarket)," tuturnya.

Sebelumnya, polisi akan menyelidiki pemicu penjarahan barang elektronik dan percobaan pembobolan ATM pascagempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Penyelidikan terkait ada-tidaknya pihak yang mengkoordinasi.

"Nanti kita dalami (ada atau tidak provokator penjarahan)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/10). (nvl/idh)