Selasa 02 Oktober 2018, 16:28 WIB
Penyerapan Anggaran Pemkot Jakarta Selatan Terburuk di DKI
Foto: Sekda DKI Saefullah. (Zhacky-detikcom)
Jakarta -
Penyerapan anggaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) paling buruk di antara lima pemerintah kota dan satu kabupaten di DKI. Hanya ada satu dari enam program Pemkot Jaksel yang terealisasi di APBD 2018.
"Jaksel ini rapornya jelek sekali. Renovasi kantor Camat Mampang Prapatan gagal, kemudian renovasi kelurahan Kuningan Timur gagal lelang dia. Semuanya gagal," kata Sekda DKI Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).
Pembangunan yang sudah dilakukan adalah kantor Lurah Karet dengan anggaran Rp 6,97 miliar. Sementara lima kegiatan yang gagal terlaksana yakni rehabilitasi total rumah dinas Lurah Kalibata sebesar Rp 1,28 miliar. Pembangunan rumah dinas Camat Pesanggrahan Rp 2,05 miliar, dan pembangunan kantor Camat Mampang Prapatan Rp 19,52 miliar belum terlaksana.
"Ini kan pekerjaan ini bukan top down tapi buttom up. Mereka yang mengusulkan dan minta anggaran, tapi kok nggak dikerjakan?" ujar Saefullah.
Saefullah mengkritik jajaran Pemkot Jakarta Selatan yang dinilai lamban. Padahal anggaran sudah turun sejak Januari 2018.
"Padahal APBD kita dari Januari. Seharusnya Januari sudah bisa lelang. Bahkan saat KUA-PPAS Desember sudah bisa lelang. Kenapa baru ribut gini hari? Saya sayangkan kinerja seperti itu," sebut Seafullah.
Penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta belum mencapai 50% hingga Oktober 2018. Saefullah optimis anggaran bisa terkejar hingga 86% Desember 2018.
"Kita optimistis serapan bisa 86 persen," tuturnya.
Tonton juga 'Anggaran Sertifikasi Dicoret, Anies Yakin OK OCE Jalan Terus':
(fdu/idh)
"Jaksel ini rapornya jelek sekali. Renovasi kantor Camat Mampang Prapatan gagal, kemudian renovasi kelurahan Kuningan Timur gagal lelang dia. Semuanya gagal," kata Sekda DKI Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).
Pembangunan yang sudah dilakukan adalah kantor Lurah Karet dengan anggaran Rp 6,97 miliar. Sementara lima kegiatan yang gagal terlaksana yakni rehabilitasi total rumah dinas Lurah Kalibata sebesar Rp 1,28 miliar. Pembangunan rumah dinas Camat Pesanggrahan Rp 2,05 miliar, dan pembangunan kantor Camat Mampang Prapatan Rp 19,52 miliar belum terlaksana.
Saefullah mengkritik jajaran Pemkot Jakarta Selatan yang dinilai lamban. Padahal anggaran sudah turun sejak Januari 2018.
"Padahal APBD kita dari Januari. Seharusnya Januari sudah bisa lelang. Bahkan saat KUA-PPAS Desember sudah bisa lelang. Kenapa baru ribut gini hari? Saya sayangkan kinerja seperti itu," sebut Seafullah.
Penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta belum mencapai 50% hingga Oktober 2018. Saefullah optimis anggaran bisa terkejar hingga 86% Desember 2018.
"Kita optimistis serapan bisa 86 persen," tuturnya.
Tonton juga 'Anggaran Sertifikasi Dicoret, Anies Yakin OK OCE Jalan Terus':
(fdu/idh)
