"Saya mengusulkan agar gaji kita pada bulan Oktober disumbangkan pada warga kita di Palu dan juga kepada di NTB (Nusa Tenggara Barat)" kata Akbar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Selain itu, anggota F-Gerindra Bambang Haryo menyampaikan interupsi. Bambang menilai pemerintah terkesan abai terhadap keselamatan rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasannya, kata Bambang, anggaran BMKG dipotong oleh pemerintah. Padahal, menurut Bambang, BMKG berperan penting dalam mitigasi bencana. Ia kemudian menyebut Bappenas dan Kemenkeu layak dijadikan tersangka.
"Nyatanya anggaran dipotong. Yang tanggung jawab adalah yang memotong itu dan wajib dijadikan tersangka, Kemenkeu dan Bappenas," sebut Bambang.
Interupsi yang masuk pun ditutup oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat paripurna hari ini. Sebab, agenda paripurna siang ini cukup padat.
Fahri menjawab usulan Akbar soal sumbangan gaji anggota Dewan. Dia menjelaskan anggota Dewan bisa menyumbangkan gaji lewat rekening yang telah dikhususkan untuk menyalurkan dana bencana.
"Nomor rekening ini sudah dikirim SMS ke seluruh anggota. Jadi bagi anggota yang ingin menyumbang, itu rekening yang kita buat sejak bencana Sinabung," kata Fahri.
Saksikan juga video 'Distribusi Bantuan Bencana Butuh Angkutan Udara':
(tsa/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini