Diskusi Empat Pilar, MPR Bahas Ukuran Radikalisme

Jakarta - MPR RI menggelar diskusi empat pilar dengan tema 'Nilai-Nilai Kebangsaan Menangkal Budaya Radikalisme,' di Ruang Diskusi Media Centre Parlemen, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu Anggota MPR RI fraksi Gerindra Sodik Mujahid mempertanyakan tolak ukur radikalisme yang kerap dicap untuk golongan tertentu.

"Pancasila tidak ada kalau Bung Karno tidak berpikir radikal antara kapitalisme dan komunisme. Tanggal 28 Oktober tidak akan ada sumpah pemuda, mungkin bahasa kita bahasa Jawa, Itu radikal. Jadi, harus jelas ukuran radikalisme itu apa. Jadi ini juga harus kita waspadai dan cermat apa ukuran radikalnya, apa langkah-langkahnya. Bisa jadi yang di lapangan itu mereka tidak merupakan bagian dari mainstream pikiran-pikiran radikal, itu katakanlah oknum-oknum, dan mereka tidak punya acuan-acuan yang kuat. Tapi, kalau sampai ingin mengganti Pancasila itu yang tidak boleh dan harus dilawan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (1/10/2018).

Baca juga: GKR Hemas Ingin DPD Kawal Kemajuan dan Persatuan Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Anggota MPR RI Fraksi Golkar Satya Widya Yudha mengatakan dalam dunia perpolitikan global saat ini ada satu tren yang muncul bermula dari Amerika Serikat terutama kemenangan Donald Trump dalam perebutan kursi Presiden Amerika Serikat.

Menurutnya Trump membawa isu politik konservatif. Dari sana, lanjut dia, mulai ada tren pergeseran dunia politik dari modern politics ke concervative politics yang juga masuk ke Indonesia.

"Politik konservatif memang lahir dari perbedaan. Jadi dia membawa isu ras, isu agama, dia membawa isu yang membedakan satu dengan yang lain, itulah konservatif. Hillary Clinton waktu itu juga berhasil memakai isu konservatif. Dia merangkum keberagaman menjadi satu tujuan dan dia menang karena justru keberagamannya. Dia bisa membawa ke unity in diversity seperti Indonesia dengan segala macam perbedaan yang bersatu, itulah bangsa Amerika," katanya.

Baca juga: Aksi Penjarahan di Palu, Ketua MPR: Mungkin Mendesak dan Sulit

Meski telah memasuki Indonesia, menurutnya hal itu bisa dihilangkan dengan memahami empat pilar kebangsaan.

"Tapi, jika kita kembali acuan politik kita kepada empat pilar maka selesai sudah tidak akan ada gejolak dan masalah. Sebab, yang digugat dalam konservatif politik di dunia politik dan demokrasi Indonesia itu mau mengobrak abrik empat pilar itu sendiri. Jadi, kalau kita mau mengakui founding father kita yang sudah menyelesaikan keberbedaan kita semua menjadi satu tujuan dan kita yakini itu maka, isu konservatif menjadi tidak relevan lagi," terangnya.

Sementara pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Boni Hargen melihat gerakan radikalisme dan fundamentalisme mencapai titik paling ekstrem yakni aksi terorisme yang mewarnai proses politik dan demokrasi di Indonesia.

"Belakangan sejak 2016 dan saya pastikan kami punya data yang cukup banyak tentang gerakan radikalisasi fundamentalisme yang kemudian pada titik paling ekstrem pun menjadi terorisme ini terjadi setelah 2016 menjelang Pilkada DKI Jakarta," katanya Boni.

Lebih jauh Boni mengungkapkan gelombang radikalisasi yang meningkat sudah ada jauh sebelumnya tahun 1983. Meski di era orde baru cukup kuat untuk meredam kekuatan radikalisme. Tetapi setelah 1998, menurut Boni, kepemimpinan demokrasi memungkinkan sebuah 'kelompok' kemudian hidup.

Meski demikian Boni melihat tidak ada ancaman yang serius dari kelompok radikalisme pada era 1998-2004. Menurutnya, tahun 2004-2014 malah menjadi masa inkubasi yang efektif untuk kelompok radikal. (mul/ega)