Kondisi Palu Darurat, PPP Minta Birokrasi Tak Menghambat Bantuan

Jakarta - Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy berharap jalur birokrasi di tingkat bawah tidak kaku dalam menangani penyaluran bantuan di lokasi bencana gempa dan tsunami Palu, apalagi kondisi saat ini sangat darurat.

"Koordinasi sangat perlu dimudahkan, karena menengok situasi penduduk di sana dari berbagai televisi nasional dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Sementara bantuan dari mana-mana masih butuh waktu," kata Rommy, dalam keterangan tertulis, Senin (1/10/2018).

Baca juga: Terdampak Gempa, Tanah Ambles dan Naik Setinggi Rumah

Rommy, misalnya, menyayangkan adanya bantuan asing melalui pesawat yang ditolak mendarat. Padahal, menurutnya, Presiden Joko Widodo telah membuka diri kedatangan SAR asing yang berpengalaman dari dari sisi kemampuan ataupun peralatan teknis.

Sementara itu, Wakil ketua Komisi IX DPR RI Ermalena menyebut bencana di Palu, Sulawesi Tengah, sangat dahsyat dan membutuhkan penanganan yang tepat sesegera mungkin. Bahkan, menurutnya, bencana di Palu jauh lebih kompleks dibanding di Lombok NTB.

"Masalahnya berbeda dengan gempa Lombok. Di Lombok, jalan dan bandara masih bisa digunakan, sehingga mobilisasi logistik bisa relatif cepat," jelas Ermalena, yang pernah turun langsung memberikan bantuan di Lombok.

Baca juga: Satgas Gempa-Tsunami Sulteng: Korban Meninggal Dunia 925 Orang

Ermalena meminta pemerintah segera melakukan koordinasi cepat. Perlu pembagian kerja tugas yang cepat dan fleksibel, sehingga bantuan bisa langsung sampai ke korban yang membutuhkan.

"Harus segera kordinasi cepat. Siapa melakukan apa. Yang pasti adalah melakukan penyelamatan terhadap korban, membuka akses jalan, serta melakukan identifikasi titik pengungsian agar koordinasi dan distribusi logistik bisa terukur. Jalur birokrasi juga jangan terlalu panjang," jelas Ermalena.

Ermalena menambahkan agar penanganan korban gempa yang luka-luka, khususnya luka terbuka, diutamakan. (ega/idr)