DPRD Depok Siap Anulir Keputusan Dukung Badrul Kamal

Jakarta - Keputusan kontroversial DPRD Kota Depok segera direvisi. Sebelumnya DPRD mendukung keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat untuk melantik Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad sebagai walikota-wakil walikota Depok."Kami tidak keberatan jika calonnya diubah, dengan catatan, apabila peninjauan kembali (PK) dari MA memenangkan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra," kata Ketua DPRD Depok Naming D Bothin.Hal ini disampaikan dia dalam rapat dengar pendapat dengan Forum Bersama Masyarakyat Depok (FBMD) di kantornya, Jalan Boulevard, Kota Kembang, Depok, Selasa (16/8/2005).Namun karena PK belum diajukan pihak Nur Mahmudi ke MA, dan tentunya belum ada keputusan dari MA, DPRD dalam surat keputusannya yang dilayangkan hari ini menyantumkan juga tuntutan kepada Mendagri melalui Gubernur Jabar untuk segera melantik Badrul Kamal.Dalam isi suratnya dimuat mengenai hasil rapat panitia musyawarah DPRD yang menyatakan pasangan Badrul Kamal unggul dengan 269.551 suara terhadap Nur Mahmudi yang mendapatkan 204.828 suara.Nyaris RicuhSementara proses rapat dengar pendapat antara FBMD yang berlangsung selama satu jam itu sempat diwarnai ketegangan. Tujuh pendukung Badrul Kamal yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Depok untuk Keadilan (Garda Keadilan) mencoba menerobos ke dalam gedung dewan untuk merecoki proses hearing yang sedang berlangsung.Setelah berhasil menerobos keamanan yang tidak terlalu banyak, pendukung Badrul Kamal pun langsung beraksi. Mereka menimpali setiap perkataan yang diucapkan FBMD dengan berteriak, "Bohooong!"Suasana panas itu sebenarnya sudah terjadi sebelum proses hearing dimulai. Tiga aktivis FBMD, yaitu Firman, Nurdin dan Roy sempat diintimidasi saat sedang makan siang di kantin belakang gedung dewan.Belasan orang dari pendukung Badrul Kamal mendatangi mereka, lalu mengancam, "Kalau ada yang melawan, kita pukulin saja biar muntah darah."Bahkan peristiwa tersebut sempat akan mengarah pada perkelahian, namun peristiwa ini langsung dilerai oleh beberapa petugas yang sedang berjaga di sekitar lokasi.Mengenai hal ini, FBMD menyayangkan DPRD Kota Depok yang tidak memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya."Kita masih diintimidasi, padahal sudah mengajukan prosedur resmi. Kedatangan kita juga atas pengetahuan DPRD. Kita juga berencana untuk melakukan penuntutan terhadap peristiwa tersebut," kata seorang anggota FBMD, Nurdin.Dalam hearing tersebut, FBMD menyatakan protes atas keputusan DPRD Kota Depok yang mendukung keputusan PT Jawa Barat untuk memenangkan Badrul Kamal."Kami menyatakan menolak keputusan Panmus DPRD kemarin. Kami juga meminta DPRD agar tidak terkooptasi oleh pihak lain," kata Nurdin. (ahm/)