YLBHI: Jangan Hanya Eks GAM, Aktivis Juga Diberi Amnesti
Selasa, 16 Agu 2005 18:05 WIB
Jakarta -
Jika eks anggota GAM akan diberi amnesti, lalu bagaimana dengan nasib para aktivis yang menjadi narapidana dan tahanan politik akibat konflik Aceh?"Kalau semata hanya pada mantan anggota GAM, menurut saya, justru civil society yang selama ini banyak membantu persoalan Aceh menjadi korban. Jadi para aktivis ini seharusnya juga menjadi subjek untuk mendapatkan amnesti," tegas Ketua YLBHI Munarman kepada detikcom di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (16/8/2005).Dia pun meminta agar hal ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan Tim Aceh Monitoring Mission (AMM). Apalagi hal ini merupakan bagian dari poin ketiga MoU RI-GAM.Para aktivis yang dimaksud, jelas Munarman, adalah aktivis HAM, LSM, dan mahasiswa yang ditahan karena dituduh melakukan makar dalam konflik Aceh."AMM harus mencatat itu dan menjadikan prioritas untuk mendapatkan amnesti, termasuk kepada tahanan yang tidak resmi, atau hilang di hutan, atau hilang di tangan aparat keamanan," ujarnya.MoU RI-GAMMengenai nota kesepahaman (MoU) RI-GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, dinilainya masih dalam bingkai NKRI. MoU itu juga merupakan fondasi untuk membangun perdamaian di Aceh, termasuk Indonesia secara keseluruhan.Dia juga menilai, secara politik dan sosial, MoU itu memang sebuah langkah maju. Tapi yang menjadi soal adalah komitmen dari kedua belah pihak untuk mengimplementasikan poin-poin dalam MoU itu."Namun menurut saya, MoU itu masih perlu adanya kesepakatan yang lebih operasional, supaya komitmen dari pelaksanaan MoU bisa dilaksanakan di lapangan," kata Munarman.Dari sisi ekonomi, seperti perimbangan daerah dan pusat, menurut dia, sebenarnya tidak ada masalah, dan tidak perlu digembar-gemborkan tentang kekhawatiran porsi ke Aceh lebih besar. Dia menilai ada disinformasi mengenai masalah ini sehingga harus di-clear-kan."Soal kekhawatiran adanya intervensi asing, ini juga banyak misinterpretasi. Ada pihak-pihak yang secara fundamental dan ideologi menolak MoU itu. Padahal mereka dulu diam saja ketika Indonesia diobok-obok atau dicampuri," tandas Munarman.
(sss/)










































