Muladi Khawatir Ulah Petualang akan Rusak Perdamaian Aceh

Jakarta - Perjanjian damai yang telah ditandatangani pemerintah RI-GAM menyisakan kekhawatiran. Mantan Menteri Kehakiman Muladi mengkhawatirkan ulah para petualang di Aceh yang bisa mengacaukan suasana.Para petualang tersebut antara lain orang yang mengambil keuntungan dari bisnis ganja, pedagang senjata, maupun milisi-milisi yan terancam kehilangan pekerjaan. "Mereka bisa mengacaukan perjanjian damai ini," kata Muladi saat dihubungi detikcom, Selasa (16/8/2005). Lebih lanjut, mantan rektor Universitas Diponegoro, Semarang ini mengungkapkan perjanjian damai yang dilakukan pemerintah RI-GAM merupakan harga mahal yang harus dibayar untuk mempertaruhkan keutuhan NKRI.Mengenai pokok-pokok dalam klausul MoU, salah satu ketua Partai Golkar ini menilai tak ada yang patut dikhawatirkan. "Mungkin soal kurs BI saja yang bisa berbeda. Namun sebenarnya ini sudah diatur, yakni dengan adanya Bank Syariah. Dan itu sudah berlaku di Indonesia," ujar dia.Sedangkan soal penyelenggaraan pemerintah Aceh yang mempunyai kewenangan sangat besar, Muladi mengangap tak ada masalah. Jika ada kebijakan administrasi yang diambil pemerintah Indonesia terkait Aceh harus mendapat persetujuan kepala pemerintahan Aceh, menurut Muladi, hal itu bagian dari upaya menyerap aspirasi rakyat Aceh. "Jadi konsultasi atau persetujuan diartikan bagian dari aspirasi rakyat Aceh. Seperti di Papua, ada MRP," imbuh mantan Mensesneg Presiden BJ Habibie ini. (jon/)