DetikNews
Minggu 30 September 2018, 08:29 WIB

Menaker Rangkap Jadi Sekjen PKB, Idealisme Jokowi Dinilai Berubah

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Menaker Rangkap Jadi Sekjen PKB, Idealisme Jokowi Dinilai Berubah Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri melakukan rangkap jabatan menjadi Sekjen PKB usai menggantikan Abdul Kadir Karding. Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah berjanji melarang menterinya merangkap jabatan sebagai petugas partai dipertanyakan.

"Saya pikir sudah ada beberapa contoh janji dan idealisme Jokowi yang rontok ketika harus berhadapan dengan kenyataan. Idealisme berubah menjadi pragmatisme," kata Direktur lembaga survei Median, Rico Marbun, saat dihubungi, Sabtu (29/9/2018) malam.

Rico mengatakan ada beberapa alasan Jokowi membiarkan menterinya melakukan rangkap jabatan. Menurutnya, Jokowi ingin menjaga stabilitas kerja selama lima tahun.

"Demi menjaga stabilitas kerja selama 5 tahun diperlukan loyalitas partai. Sebagai imbalannya jabatan dalam kabinet tentu menjadi hal yang lumrah," ujar Rico.

Rico mengatakan rangkap jabatan bukan hanya dilakukan oleh menteri dari PKB. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga melakukan rangkap jabatan dengan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Bila menteri dari parpol kemudian berhenti dari parpol, tentu riilnya pengaruh menteri yang bersangkutan ke parpol bisa melemah. Itulah kenapa dengan posisi menteri di dalam parpol praktis menjadi dubes dua arah. Bagi presiden maupun bagi parpol," ucap Rico.

Sementara itu, peneliti CSIS Arya Fernades berpendapat Jokowi tidak bisa berbuat banyak terkait rangkap jabatan jelang Pilpres 2019. Arya menilai Jokowi lebih mementingkan elektabilitasnya dibandingkan merealisasikan berpegang teguh pada komitmen kampanyenya.

"Jokowi nggak bisa berbuat banyak. Karena dia juga harus mengamankan posisi elktabilitas dia, elektoral dia. Saat sekarang kan, karena masih jauh, kampanye masih 7-8 bulan lagi dengan angka yang belum menembus 65 persen itu, itu kan masih posisi kan masih rentan berubah," jelas Arya.

Arya mengatakan rangkap jabatan menteri juga dilakukan pada pemerintahan sebelumnya. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tercatat Mantan Ketum PAN Hatta Radjasa, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, hingga mantan Ketum PPP Suryadharma Ali pernah melakukan rangkap jabatan.

"Jadi rangkap jabatan terjadi pada pemerintah sebelumnya. Tapi ketika Jokowi membuat gagasan barau soal tidak rangkap jabatan, orang lihat ada terobosan baru. Ketika Jokowi tidak melakukan itu, dia punya prioritas lain, tentu orang punya tanda tanya juga," papar Arya.

Sebelumnya, PKB merotasi jajaran penting di DPP. Sekjen PKB diganti dari Abdul Kadir Karding menjadi Hanif Dhakiri, yang juga Menteri Ketenagakerjaan.

"Iya benar," ujar Ketua DPP PKB Ida Fauziyah saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (29/9)

Menurut Ida, salah satu alasan Karding dicopot dari posisi sekjen adalah agar fokus pada pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Karding menjabat wakil ketua.

"Karena Pak Karding banyak tugas di TKN," sebut Ida.


(fdu/bag)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed