15 Menteri Jadi Timses Jokowi, Tim Prabowo: Belajarlah dari Mahfud

Jakarta - Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengkritik kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang memasukkan 15 menteri ke dalam timsesnya. Dahnil menyebut masuknya 15 menteri itu berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

"Pengangkatan 15 menteri jadi timses bagi saya menunjukkan standar etika pemerintahan Pak Jokowi rendah, ya. Kenapa? Karena pasti terganggu ya kerja para menteri itu, nggak mungkin nggak terganggu. Bahkan berpotensi ada penyalahgunaan kekuasaan, itu berbahaya," ujar Dahnil di Jl Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (28/9/2018).

Baca juga: Jokowi Punya 5.279 Jurkam, Timses Prabowo Tak Khawatir

Dahnil menyarankan agar Jokowi banyak belajar dari pengalaman anggota BPIP Mahfud Md, yang menolak masuk timses Jokowi. Selain itu, ada Din Syamsuddin, yang mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban demi menghindari konflik.

"Saya pikir Pak Jokowi harus banyak belajar, petahana harus banyak belajar dengan apa yang dilakukan Pak Mahfud Md. Pak Mahfud kan menolak menjadi timses. Kenapa? Karena bagi dia itu etikanya tidak elok, idealnya para menteri ini bersikap seperti Pak Mahfud. Pak Din Syamsuddin juga melakukan hal serupa, bahkan beliau mundur untuk menghindari conflict of interest," imbuhnya.

Baca juga: 15 Menteri Jadi Timses Jokowi, Tim Prabowo: Pasti Bias Kepentingan

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf telah didaftarkan ke KPU. Setidaknya ada 15 nama menteri yang masuk dalam daftar yang telah dirilis oleh KPU di laman resminya.

Berikut nama-nama 15 menteri tersebut:

Menteri dari parpol:

1. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Ketum Golkar)
2. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (NasDem)
4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDIP)
5. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (PDIP)
6. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly (PDIP)
7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (PDIP)
8. Menko Polhukam Wiranto (Hanura)
9. Mendes PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (PKB)
10. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB)
11. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB)

Menteri nonparpol:

12. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
13. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil
14. Menteri PAN-RB Syafruddin
15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (zap/bag)