DPR Buka Ruang Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Lewat BKD

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membuka pintu DPR untuk bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dalam melakukan riset and development. Dengan demikian ada sinergitas antara DPR RI dengan perguruan tinggi sebagai kawah candradimuka kaum intelektual.

"Kita bisa melakukan kerjasama legal drafting dalam pembahasan sebuah undang-undang maupun bidang penelitian dan pertukaran informasi lainnya. Melalui kerjasama yang erat, DPR RI dan perguruan tinggi bisa seiring sejalan dan saling menguatkan," ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/9/2018).

Baca juga: Polemik Pengangkatan Honorer, DPR Segera Rampungkan RUU ASN

Hal itu disampaikannya saat menerima jajaran rektorat Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) di ruang kerjanya, Jakarta, Kamis (27/08/18). Hadir dalam pertemuan tersebut dari pihak UNKRIS, yaitu Rektor Abdul Rivai, Wakil Rektor III Ade Soeharsono, Dekan Fakultas Hukum Sophar Maru Hutagalung, Dekan Fakultas Teknik Ayub Muktiono, dan Ketua BEM Andre Fauzi.

Politisi Partai Golkar ini memaparkan, di DPR RI ada Badan Keahlian Dewan (BKD) yang bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di beberapa bidang keahlian. Antara lain terdiri dari Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pusat Penelitian.

Baca juga: Ketua DPR: Bukan Keputusan Pemerintah RI soal Pencekalan Rizieq

"Universitas Krisnadwipayana maupun lainnya bisa bekerja sama dengan DPR RI melalui BKD. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan teknis Tri Darma Perguruan Tinggi. DPR RI bisa memanfaatkan berbagai kajian maupun penelitian yang dibuat oleh pihak kampus sebagai bahan masukan yang berharga. Kampus bisa menjadikan DPR RI sebagai counterpartnya. Sehingga kita bisa saling meningkatkan kompetensi masing-masing," papar Bamsoet

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini yakin perguruan tinggi bisa menjadi mitra stategis bagi DPR RI dalam menghasilkan produk legislasi yang membumi. Karena kehidupan para intelektual di perguruan tinggi sangat dekat dengan denyut nadi masyarakat. (ega/mul)